Pasalnya, pembangunan dinding beton dan rumah di kawasan Oswald Palace terlihat koko di area bibir sungai. Tentu ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap rencana tata ruang yang dibiarkan tanpa pengawasan.

Menanggapi hal itu, Aswar Nababan pemerhati lingkungan angkat bicara soal keprihatinan nya yang mendalam atas dugaan lemahnya penegakan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya terkait zona sempadan sungai yang seharusnya menjadi kawasan lindung.

Menurutnya, secara regulasi baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai maupun Perda RTRW setempat, sudah diatur jarak minimum bangunan dari tepi sungai.

"Apa yang kita lihat di lokasi perumahan Oswald Palace itu, bukan lagi sekadar pelanggaran jarak, tapi sudah mematikan fungsi ekologis sungai. Membangun beton tepat di bibir sungai akan memicu penyempitan aliran dan mempercepat abrasi di sisi lainnya. Jika ini dibiarkan, pemerintah daerah seolah olah melegalkan bencana di masa depan," tegas Aswar Nababan, Rabu (11/3/2026).

Dia juga mempertanyakan bagaimana proses pengawasan dari instansi terkait, seperti Dinas PUPR dan Satpol PP Tapanuli Tengah. Sebab katanya, tidak mungkin bangunan permanen sebesar itu luput dari pengawasan sejak tahap awal pembangunan perumahan Oswald Palace.

"Kita harus pertanyakan, apakah bangunan ini memiliki izin? Jika ada, siapa yang mengeluarkan rekomendasi teknisnya? Karena secara hukum, izin tidak boleh keluar untuk zona sempadan. Jika tidak ada izin, mengapa Satpol PP diam saja melihat bangunan ini berdiri kokoh di depan mata?," sebut Aswar.

Lebih lanjut, ia mendesak Pemkab Tapteng untuk segera melakukan investigasi terhadap seluruh izin bangunan di sepanjang aliran sungai tersebut. Ia meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan demi keselamatan lingkungan dan warga secara luas.

"Jangan tunggu banjir bandang datang baru semua sibuk menyalahkan alam. Alam punya ruangnya, dan oknum oknum sudah merampasnya. Kami mendesak Bupati untuk segera memerintahkan pembongkaran jika terbukti melanggar, demi menjaga muruah tata ruang Tapteng," ungkapan Aswar.