Selasa, 26 Jan 2021 12:53
  • Home
  • Ragam
  • Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tony
Kamis, 15 Okt 2020 23:15
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/ Veri Ardian
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pertemuan bersama sejumlah kalangan di antaranya dari para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa guna menyampaikan rencana kajian Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini menjadi pembahasan publik, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Kamis (15/10).

Hadir di antaranya Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Rektor USU Runtung Sitepu, Rektor UMSU Agussani, Rektor Unimed Syamsul Gultom, Rektor UHN Haposan Siallagan, Plt Rektor UIN SU Syafaruddin, Ketua PWI Sumut Hermansjah, Sekum MUI Sumut Ardiansyah serta sejumlah perwakilan buruh dan lembaga lainnya.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa setidaknya ada 11 klaster permasalahan dalam UU Cipta Kerja, dimana pemerintah telah melakukan kajian terhadap kebijakan yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja, serta kebutuhan atas regulasi yang diperlukan. Termasuk mengevaluasi berbagai undang-undang yang perlu dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa aspek yang diperlukan dalam cipta kerja, yang dibagi dalam 11 klaster permasalahan yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan perkoperasian; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek strategis nasional; dan kawasan ekonomi.

"Kita sudah mendapatkan draf UU Omnibus Law Cipta Kerja dan kita bagikan untuk dipelajari oleh masing-masing pihak. Jadi kita bagi per klaster. Setelah itu minggu depan, kita akan mulai diskusi dari klaster 1 sampai 11," ujar Gubernur, usai memimpin rapat penjelasan teknis UU Cipta Kerja.

Diperkirakan Gubernur, kajian ini akan memakan waktu selama 11 hari, jika perhari dapat dituntaskan sebanyak 1 klaster. Dirinya berharap hasilnya menjadi masukan yang baik dari Sumut guna disampaikan kepada Persiden RI. Karenanya berbagai lembaga terkait mulai dari akademisi, ormas, organisasi buruh dan lainnya diikutsertakan dalam kajian ini.


Tidak boleh merusak

Namun dinamika yang muncul di masyarakat, diakui Edy, sebagai bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Hanya saja ia mengingatkan agar tetap menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas atau mengganggu kepentingan umum. Meskipun pada dasarnya ia mengimbau rakyat untuk menahan diri.

"Mereka kan membicarakan tentang Omnibus Law. Ini kita sedang bahas dari hasil permintaan saudara-saudara kita itu. Untuk itu jangan dulu ribut. Nanti setelah kita bahas, kita sosialisasikan dan kita edukasi, baru boleh kita perbincangkan. Tetapi menyampaikan pendapat di depan umum kan sah saja, yang tidak boleh itu merusak," jelas Edy.

Sementara Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Abdul Hakim Siagian menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Gubernur, menyikapi persoalan yang muncul di masyarakat terkait UU Cipta Kerja. Sebab dari dinamika ini, justru berbagai elemen diminta memberikan pandangan dan masukan hingga kajian terhadap produk hukum tersebut.

"Menurut hemat saya, ini sangat akomodatif sekali. Jangan-jangan barangkali dia (Gubernur) sedang mempraktekkan visi misi bermartabat. Sekarang ini, masing-masing pihak diberikan tanggung jawab berupa kajian. Sangat tepat, apalagi setelah nanti dapat bahan resmi yang sama, hasilnya akan diteruskan dan mudah-mudahan jadi masukan dan pertimbangan dari Sumatera Utara bagi Presiden," jelas Abdul Hakim.

Cara ini, kata Abdul Hakim, menunjukkan ada kebersamaan serta sikap elegansi keberadaban sebagai warga negara. Sehingga langkah meminta masukan ini juga bisa dikatakan sebagai tantangan oleh Gubernur kepada segenap komponen masyarakat yang memiliki perbedaan cara pandang dan menarik untuk dilakukan.

"Yang pasti, Pak Gubernur kan meminta siapapun yang cerita tentang Omnibus Law, cukupkan argumentasi alasannya dan dasarnya. Jangan kita berdebat, membacanya pun belum. Kan itu yang jadi masalah. Jadi menutup itu, penyampaian Undang-Undang ini sangat tepat, karena masih tetap bergejolak. Sehingga langkah ini pantas mendapat apresiasi oleh menteri," sebutnya.

Sedangkan dari buruh sendiri, Ketua Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) Loren Aritonang menyampaikan satu dari beberapa keberatan mereka terhadap lahirnya UU ini adalah pemutusan hubungan langsung antara pekerja (buruh) dengan pengusaha karena adanya regulasi tentang penggunaan lembaga penyalur tenaga kerja atau dikenal dengan istilah outsourcing. Untuk itu pihaknya juga akan memberikan masukan berdasarkan kajian yang akan mereka lakukan sebagaimana diharapkan Gubernur.

Editor: Herda

T#g:Omnibus Law
Berita Terkait
  • Senin, 09 Nov 2020 02:09

    Salah Ketik UU Cipta Kerja Tidak Mempengaruhi Substansi

    Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramaikan oleh adanya kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, Kesalahan redaksional pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja rupanya tid

  • Senin, 02 Nov 2020 16:32

    Tuntut kenaikan upah, puluhan massa buruh demo di kantor DPRD Sumut

    Puluhan massa buruh dari kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sum

  • Sabtu, 31 Okt 2020 02:31

    UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

    DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah satu terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang selama ini membekap investasi. Salah satu cluster yang ada dalam Omni

  • Kamis, 29 Okt 2020 02:29

    Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

    UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah paham mengenai pasal-pasalnya. Ada pula yang ternyata hanya termakan hoax. Presiden Jokowi mempersilakan mereka yang tak menyetujui U

  • Sabtu, 24 Okt 2020 08:24

    Polrestabes Medan Tangkap Mahasiswa Perusak Mobil Plat Merah Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

    Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap tersangka pengerusakan satu unit mobil milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, pada saat aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law yang terjadi

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:15

    Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

    Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi In

  • Selasa, 13 Okt 2020 08:03

    Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo DPRD Paluta

    Seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Senin (12/10/2020) di halaman kantor DPRD Padang Lawas Utara (Paluta).Dari pantauan

  • Selasa, 13 Okt 2020 01:13

    Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pas

  • Senin, 12 Okt 2020 22:52

    Massa AMPIBI Gelar Aksi di Batu Bara Tolak Omnibus Law, 1 Perwira Polisi Luka

    Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda/i dan Buruh (AMPIBI) yang tergabung dari IMABARA, IPMBB, GERAM, IKAMBARA HIMMA, HIMMI, PMII, PD KAMI, GPMI dan KPPU-KSBSI Se-kabupaten Batu Bara menggelar aksi Tola

  • Senin, 12 Okt 2020 21:32

    Kapolres: Aksi Damai Mahasiswa di Kota Binjai, Disusupi 19 Pelajar

    Aksi unjukrasa damai menuntut dibatalkannya Undang Undang Cipta Kerja yang digelar di Gedung DPRD Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, yang dilakukan ratusan massa dan tergabung d

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak