Pada kesempatan itu, Surya mendorong para peserta PKN agar menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing, khususnya dalam mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berkomitmen meningkatkan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kita ingin menghadirkan birokrasi yang profesional, melayani, adaptif terhadap perubahan, serta mampu mempercepat pembangunan daerah,” ujar Surya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagai fondasi utama dalam bekerja, terutama integritas, loyalitas, profesionalisme, disiplin, dan orientasi pelayanan publik.

Menurut Surya, masyarakat saat ini menaruh harapan besar terhadap birokrasi yang mampu bekerja cepat, efektif, dan solutif. Karena itu, ASN dituntut hadir sebagai pelayan publik yang memberikan kepastian, kemudahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, Surya menekankan bahwa para peserta PKN merupakan pemimpin terpilih di instansi masing-masing. Karena itu, pelatihan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas diri, memperluas jejaring kolaborasi, dan menumbuhkan semangat perubahan yang berkelanjutan.

Ia berharap para peserta mampu menghasilkan proyek perubahan yang implementatif, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI Triwidodo Wahyu Utomo menyampaikan pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi berbagai krisis yang semakin kompleks di daerah, mulai dari krisis ekonomi, sosial, hingga moral yang kerap terjadi secara bersamaan.

Triwidodo menambahkan, isu kebencanaan saat ini menjadi persoalan strategis yang perlu diantisipasi sejak dini karena berdampak besar terhadap keberlanjutan dan daya saing daerah. Menurutnya, kemampuan daerah untuk pulih cepat pascabencana kini menjadi indikator penting selain kemudahan perizinan dan tata kelola birokrasi.

Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor tanpa ego sektoral. Para pemimpin di semua level dituntut memiliki kesiapsiagaan, empati, serta kemampuan membangun solidaritas dalam menghadapi situasi darurat.

“Pemimpin harus siap menghadapi ketidakpastian dan bekerja dalam satu tim untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Agustinus Panjaitan melaporkan, pelatihan tersebut bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis ASN yang sedang atau akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama agar mampu memimpin perubahan, bersinergi lintas sektor, serta menghadirkan kebijakan inovatif yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Agustinus menjelaskan, pelatihan diikuti 49 peserta yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Kejaksaan Agung, Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepahiang, serta peserta dari kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung mulai 20 Mei hingga 25 September 2026.

Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan menerapkan model blended learning yang memadukan pembelajaran mandiri (self learning), kelas virtual (distance learning), dan pembelajaran tatap muka atau klasikal.

Turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, para pejabat struktural, serta Widyaiswara BPSDM Sumut.