"Kami meminta agar Rektur USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si. evaluasi kenaikan UKT yang mendapatkan protes keras teman-teman Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jangan selalu pendekatannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024, tetapi juga harus melihat aspek lain," tutur Wulan Rygyar Nainggolan, Ketua Bidang PKK PP GMKI, Jumat (10/5).

"Protes mahasiswa USU harus jadi indikator kenaikan UKT itu, jangan sampai kebijakan itu menghambat proses teman-teman mahasiswa kesulitan menyelesaikan studinya," ucap Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian PP GMKI yang juga pengurus IKA USU Jawa Barat.

Tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan Tinggi.

"Kalau cara mengelola pendidikan kita dengan mempersulit mahasiswa dengan kenaikan UKT, tentu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah tercapai." tambahnya.