Fokus Pengawasan Investasi & Hilirisasi, Ombudsman Siapkan Strategi Besar untuk Indonesia Bebas dari Middle Income Trap
Medan (utamanews.com)
Oleh: Dian
Rabu, 22 Okt 2025 21:12
Dok. Ombudsman RI
Ombudsman Republik Indonesia (RI) menggelar sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang bertema Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap (MIT). Diskusi yang dilaksanakan secara hybrid ini dipimpin oleh Pimpinan Ombudsman Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si, yang membuka acara dengan menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Salah satu hambatan terbesar adalah terbatasnya ruang fiskal negara.
Hery Susanto menjelaskan bahwa ruang fiskal adalah kapasitas pemerintah untuk membiayai pembangunan, yang semakin besar dan beragam. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan investasi yang tidak hanya besar, tetapi juga berkualitas. Menurutnya, investasi yang efisien dan transformatif menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlebih dalam upaya untuk keluar dari Middle Income Trap.
Baca juga:
Lebih lanjut, Hery memaparkan bahwa berbagai program telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Kedua langkah ini sangat krusial, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang juga menjadi bagian dari Prioritas Nasional ke-5 dalam RPJMN 2025-2029.
“Untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam ini, ada dua sasaran yang perlu diawasi bersama,” ujar Hery. Sasaran pertama adalah peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan. Sasaran kedua adalah peningkatan integritas ekonomi domestik dan global, yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Hery berharap bahwa peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi serta perbaikan tata kelola investasi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih cepat.
Ombudsman RI, khususnya dalam Bidang Kemaritiman dan Investasi, pun merasa perlu untuk melakukan kajian sistemik mengenai program pengembangan investasi dan hilirisasi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa diterapkan dalam mencapai tujuan Indonesia keluar dari Middle Income Trap.
FGD ini dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi, dan dilaksanakan di ruang rapat Gubernur Sumatera Utara. Diskusi ini juga dipimpin langsung oleh Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap. Dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Inspektur, Gubernur Sumatera Utara menyambut baik kegiatan yang digagas oleh Ombudsman RI ini. Gubernur berharap bahwa diskusi tentang pengawasan investasi dan hilirisasi dapat memberikan kontribusi positif, terutama bagi Provinsi Sumatera Utara, dalam mendorong Indonesia keluar dari status MIT.
Pada kesempatan yang sama, Tim Ombudsman RI dari Keasistenan Utama V menjelaskan bahwa tujuan FGD ini adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi investasi dan hilirisasi dari pemerintah provinsi dan sejumlah pemda kabupaten/kota di Sumatera Utara. Data ini akan digunakan untuk merumuskan saran kebijakan yang implementatif dan holistik.
Sesi diskusi pun berlangsung hangat, dengan perwakilan dari pemerintah provinsi dan beberapa pemda di Sumatera Utara memberikan gambaran mengenai perkembangan investasi dan hilirisasi di wilayah mereka. Secara umum, realisasi investasi pada kuartal ketiga 2025 telah hampir mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Namun, dalam diskusi tersebut, berbagai permasalahan juga diungkapkan. Salah satunya adalah kesulitan investor dalam mengakses aplikasi perizinan OSS (Online Single Submission) di daerah. Selain itu, peralihan perizinan dari pusat ke daerah yang tidak diiringi dengan kesiapan dukungan aplikasi perizinannya menyebabkan tumpang tindih regulasi, yang memperumit proses investasi.
Beberapa masalah lain juga disampaikan dalam FGD ini, termasuk adanya konflik dengan masyarakat yang masih mewarnai kondisi investasi di beberapa daerah di Sumatera Utara. Meskipun investasi sudah berkembang pesat, namun masalah-masalah seperti ini perlu segera diatasi agar program investasi dan hilirisasi dapat berjalan dengan efektif.
Dalam acara tersebut, sejumlah pejabat daerah juga hadir, antara lain Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTS Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunte, serta Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Nurbaiti Harahap. Juga hadir Asisten 2 Serdang Bedagai, Kaharudin, Kepala Bappeda Tebing Tinggi, Erwin Suheri, dan perwakilan dari PTPN IV Regional 2.
Sebagai penutupan, Inspektur Provinsi Sumatera Utara menyampaikan harapan agar hasil dari FGD ini tidak hanya berhenti pada diskusi semata. Ia berharap kajian yang dilakukan oleh Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi perbaikan program investasi dan hilirisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ombudsman RI berkomitmen untuk terus mengawal program-program yang dapat mendorong Indonesia keluar dari Middle Income Trap, sehingga pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
