Dalam aksinya, Koordinator aksi yang langsung dipimpin Hadiwarman Lubis meminta Walikota Medan mengevaluasi jajaran Dinas Perkim dan Satpol PP Medan.

“Kepada Bapak Walikota Medan Rico Waas dan Wakil Walikota Medan H Zakiyuddin, agar segera melakukan evaluasi dikedua instansi tersebut agar tidak terjadi dugaan kebocoran dari sisi PAD. Bahkan, diduga tanpa PBG Sudah berani para kontraktor mendirikan bangunan, belum lagi bangunan tersebut dikawasan hijau,” teriak Hadiwarman.

Dalam aksi tersebut mereka juga menyasar ke Gedung DPRD Medan yang lokasi berada di Depan Kantor Walikota Medan.

Ia juga meminta kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan serta Anggota Komisi 4 DPRD Medan jangan sebatas meninjau dan tidak melakukan aksi menindak bangunan bermasalah.

“Kita minta kepada Pimpinan DPRD Medan, Pimpinan dan Anggota Komisi 4 DPRD Medan melaporkan pelanggaran bangunan diduga tanpa PBG. Perumahan Mewah, apartemen dan ruko itu apakah telah sesuai bangunan dengan PBG dan dampak lingkungan bila tak sesuai dan pelanggaran kenapa tak melaporkan kepada jaksa,” teriaknya.

Kita tidak mau hanya datang, lihat lalu tinjau-tinjau tapi hasil tak ada pembangunan terus berlanjut tanpa PBG, kita mau bukti kalau para wakil rakyat ini bekerja harus tunjuk aksi nyata bukan karya kata.

Dalam aksinya ia mau lihat aksi nyata dari Komisi 4 DPRD Medan terhadap lokasi yang disinyalir tidak memiliki PBG apakah mereka berani memerintah Perkim dan Satpol PP untuk membongkarnya.

Dia mencontohkan bangunan disinyalir tanpa PBG di Kompleks Marelan Asri Residence Pasar IV Barat dan bangunan elit lainnya yang menjamur di Kota Medan.

Setelah berorasi cukup lama, akhirnya Anggota Komisi 4 DPRD Medan yang juga Ketua BKD DPRD Medan Lailatul Badri menemui para pengunjukrasa.

Saat bertemu, Lailatul mengucapkan terimakasih atas informasi yang disampaikan, ia berjanji segera menindaklanjuti laporan ini kepada pimpinan Komisi 4 DPRD Medan.

“Pasti ada sanksi tegas kepada pemilik bangunan maupun instansi terkait dalam Perkim dan Satpol PP Medan,” ucapnya.

Menanggapi itu, Koordinator aksi Hadiwarman meminta agar aksi mereka bukan sekedar hore, hore atau seromoni. Apabila tidak ada perubahan dan bangunan diduga tanpa PBG tetap berlanjut pembangunan maka kami kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.

Setelah menyerahkan permintaan atau point yang diunjukrasakan kepada Anggota Komisi 4 DPRD Medan Lailatul Badri maka para pengunjukrasa langsung membubarkan diri dengan pengawalan petugas kepolisian.

Sementara itu dari data yang diperoleh awak media dibeberapa kawasan diduga pembangunan tanpa PBG, terutama dikawasan di dua titik di Jalan Rakyat Kelurahan Tegal Rejo, 1 Titik Bangunan di Jalan Perjuangan tepatnya disamping Gang Perintis Kelurahan Sidorame Timur, 1 titik bangunan diJalan Perjuangan disamping Gang Salam, dan 1 titik Bangunan di Jalan Pelita I Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan. Kemudian, 1 Titik di Jalan Pasar 3 /Krakatau di depan Jalan Prajurit, diduga tidak memiliki PBG.