Rabu, 14 Nov 2018 21:27
HUT Pemkab Labuhanbatu
  • Home
  • Politik
  • Ketua Pansus LKPJ Nilai Gubsu Tidak Berpihak Pada UMKM

Ketua Pansus LKPJ Nilai Gubsu Tidak Berpihak Pada UMKM

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Aan
Kamis, 27 Apr 2017 19:36
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2016 menyebutkan jumlah usaha kecil menengah di Sumatera Utara pada 2015 sebanyak 2.855.549 unit usaha. Ini bertambah menjadi 2.855.847 pada tahun 2016 atau meningkat 0,01 persen (266 unit). Padahal jika ditinjau dari sisi anggarannya sangat fantastis mencapai Rp 47 miliar.

Walau hanya mengalami kenaikan 266 unit usaha, dalam LKPJ tersebut dikatakan hal itu merupakan pertanda positif jika dilihat bahwa keberadaannya merupakan persemaian usaha baru dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat di berbagai lapisan.

Banyak usaha kecil menengah yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya.

Namun Ketua Pansus LKPJ, Muhri Fauzi Hafiz merasa heran dengan LKPJ Gubsu yang mengklaim peningkatan 0,01 persen itu merupakan suatu keberhasilan.

Anehnya, angka pertumbuhan yang minim malah diklaim Gubsu sebagai program keberhasilan pengembangan UMKM di Sumatera Utara.

Anggota DPRDSU Komisi C ini juga mengkritisi kinerja  Pemprovsu yang tidak memiliki perubahan target kinerja dalam 2 tahun belakangan ini.

"Pantas saja hanya naik 0,01 persen. Sebab, target kinerjanya pun, tidak ada perubahan, baik di tahun 2015 maupun tahun 2016," tegasnya.

Muhri menilai Pemprovsu terlalu sesumbar bila menyatakan, ada pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Utara.

"Naik 0.01 persen bukanlah bukti keberhasilan, tapi, sebaliknya itu menunjukkan Pemerintahan saat ini tidak pro UMKM, mungkin pro pada pengusaha besar yang menguasai capital," tegasnya.

Lanjut Muhri, sebagai kepala daerah seharusnya perhatian Gubernur bisa lebih diprioritaskan terhadap pelaku UMKM di daerah kita ini, sebab, UMKM adalah benteng sektor riil yang sudah teruji menjadi penyelamat saat terjadi krisis keuangan di negara kita masa yang lalu.

"Pelaku UMKM bukanlah pengusaha besar yang memiliki modal besar, sehingga memang selalu butuh dukungan dari pemerintah," tegasnya lagi.

Editor: Sam

T#g:Muhri Fauzi HafizPansusPansus LKPJ
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Rabu, 06 Jun 2018 07:36

    Annisa Pohan: Perempuan Harus Bahagia, Usia Bukan Penghalang Untuk Berkarya

    Kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kabupaten Langkat, Selasa (5/6/2018), meninggalkan kesan tersendiri.

  • Jumat, 04 Agu 2017 11:24

    GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

    Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja K

  • Kamis, 03 Agu 2017 02:42

    Rencana Pembentukan Pansus PAD Semakin Kuat

    Dukungan pembentukan Panitia khusus ( Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di DPRD Kota Medan makin menguat.

  • Rabu, 19 Jul 2017 09:19

    HIMMAH Kota Medan Kecam Hak Angket KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

  • Selasa, 04 Jul 2017 12:44

    Pansus Angket DPR akan temui para napi koruptor, apa kata KPK?

    Pansus Hak Angket KPK di DPR akan menemui beberapa narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Suka Miskin Bandung dan Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur pada Kamis, 6 Juli 2017.

  • Selasa, 20 Jun 2017 18:30

    Guru Besar UGM: Tudingan Amien Rais justru membuat KPK kuat

    153 Guru Besar antikorupsi atau akademisi bergelar profesor dari seluruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Minggu, 18 Jun 2017 12:58

    DPR RI Siap Panggil Paksa Miryam Jika Dihalangi KPK

    Lembaga DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK kemungkinan akan menggunakan mekanisme 'panggil paksa' apabila KPK bersikukuh menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan tersan

  • Jumat, 07 Okt 2016 13:09

    Masyarakat Minta Penolakan Pembahasan KUA-PPAS P-APBD 2016 Jangan Lisan

    Isu pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD 2016 yang sudah dikembalikan DPRDSU kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih me

  • Jumat, 07 Okt 2016 13:06

    Ketua Pansus Cawagubsu tegaskan pemilihan pada 24 Oktober

    Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur Sumut, Syah Afandin, kembali menginformasikan pada publik bahwa Pemillihan Wakil Gubernur Sumut sisa masa jabatan 2013-2018 bakal dilakukan dalam Paripurn

  • Selasa, 04 Okt 2016 06:34

    Ondim: Paripurna ditunda menunggu evaluasi Tatib dari Mendagri

    Setelah santer diberitakan sebelumnya bahwa pada Senin 3 Oktober 2016 akan dilaksanakan Paripurna DPRD Sumut tentang tata tertib pemilihan Wakil Gubernur Sumut, ternyata hingga waktu berlalu, rapat Pa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak