Walau dukungan disampaikan oleh Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Mahfud MD, namun usulan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengembalikan Pemilu Legislatif dengan sistem proporsional tertutup, tidak serta merta didukung oleh masyarakat.
Sebab menurut beberapa masyarakat, justru Sumber Daya Manusia (SDM) bagi orang orang yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut yang harus diperbaiki.
Hal itu ditegaskan salah seorang tokoh pemuda Sumatera Utara, Sanni Abdul Fattah, saat dikonfirmasi awak media terkait usulan PDI-P agar mengembalikan Pemilu Legislatif dengan sistem proporsional tertutup.
"Kami heran dengan orang orang yang sibuk dan berkoar koar tentang sistem pemilu tertutup maupun sistem pemilu terbuka. Menurut kami, akan lebih efektif bila manusianya yang menjalankan sistem pemilu ini yang harus benar benar diperbaiki," ungkap Sanni Abdul Fattah, Rabu (19/10).
Sebab menurutnya, walau bagaimana pun sistem Pemilu tersebut dilaksanakan, bila orang orang yang menjalankan sistem Politik tidak benar/tidak lurus, maka hal itu akan sama saja.
"Lihat saja sekarang ini, di negara kita yang saat ini menjalankan sistem pemilu proporsional terbuka saja malah dikuasai oleh segelintir orang atau yang biasa disebut Oligarkhi. Gimana lagi nanti kalau kembali diterapkan sistem pemilu proporsional tertutup," urainya penuh tanya.
Lebih lanjut ditegaskan Sanni, hal yang terpenting dalam pelaksanaan Pemilu adalah semangat untuk mensejahterakan rakyat dengan menjalankan demokrasi yang sebenar benarnya dulu yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia.
"Kami lihat saat ini semangat untuk kembali ke UUD '45 dan semangat mengamalkan Pancasila saja sudah kendor. Kemana mereka yang berkoar koar untuk menerapkan sistem pemilu tertutup sewaktu ada pihak pihak yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kemana mereka," tegas Sanni Abdul Fattah.
Sebagai tokoh pemuda Sumatera Utara, Sanni meminta kepada masyarakat untuk mengingat kembali Pemilu 2019, yang menurutnya penuh dengan kecurangan.
"Kita lihat pada waktu itu nyawa para petugas pemilu yang menurut hemat kami mencapai 600 hingga 700 nyawa yang melayang. Belum lagi pada waktu itu adanya kasus kasus kekerasan di gedung Bawaslu," pungkas Sanni, sembari menegaskan bahwa hal yang wajar jika pihaknya mencurigai orang yang berkoar koar tentang sistem Pemilu tersebut.
"Kesimpulannya menurut hemat kami, apapun sistem pemilu yang diterapkan, tentunya ada kekurangan maupun kelebihannya. Namun sistem pemilu tertutup lebih banyak kekurangannya," tutup pria yang akrab disapa Ustadz Sanni ini diakhir ucapannya.
Dilansir dari beberapa sumber, Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal kemungkinan diadakannya kembali pileg tertutup. Ia menyebut nantinya PDI-P akan mengusulkan Pemilu proporsional tertutup.
Mahfud mendengar bahwa banyak pihak menyalahkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena sistem proporsional terbuka yang memutus Mahfud saat menjadi Ketua MK.
Ia juga menjelaskan, MK tidak memutus sistem proposional terbuka, namun hanya mencoret frasa di situ disebut bahwa yang menjadi anggota DPR terpilih itu adalah mereka yang mendapat suara terbanyak di atas 35 persen.