Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution dalam Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD tahun anggaran 2024, yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, dalam rapat Paripurna Dewan, Selasa (22/7/2025). 

“Sementara itu, program pengentasan kemiskinan juga didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Masukan anggota dewan terhormat akan menjadi perhatian perencanaan dan dalam penguatan penganggaran agar pembangunan yang dilaksanakan menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Sekdaprov Sumut.

Disampaikan juga, terkait realisasi pendapatan daerah serta belanja dalam APBD, telah dilakukan terobosan melalui kebijakan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, seperti penyediaan aplikasi non tunai bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama (BBN-KB).

Selain itu, Pemprov Sumut juga mengembangkan sistem penganggaran berbasis hasil yang dapat mengukur dampak dari setiap anggaran yang dapat dialokasikan terhadap kesejahteraan. Menerapkan pendekatan Budgeting fo Results yang memungkinkan evaluasi kinerja dari setiap program berbasis capaian. Dengan terus memperkuat sistem ini agar mampu merespons secara adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi serta menjamin efektivitas pengeluaran publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mencermati dengan serius catatan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pemerintah Provinsi menyadari bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan perencanaan, kesesuaian pelaksanaan, antara dan evaluasi anggaran. Oleh karena itu, kami memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta memperbaiki koordinasi internal agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” sebutnya.

Terakhir soal upaya pengentasan kemiskinan, lanjutnya, Pemprov Sumut mendorong pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sehingga masukan dari para anggota dewan menjadi perhatian dalam penguatan perencanaan dan penganggaran agar pembangunan menyentuh kebutuhan dan harapan masyarakat.

Usai penyampaian nota jawaban, rapat paripurna berlanjut dalam agenda Penyampaian Ranperda Usul Inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony dan Salman Alfarisi bersama para anggota dewan. Serta turut mendampingi seluruh pimpinan OPD serta pejabat lainnya.