Wong menilai, masalah pelayanan di kantor Lurah memang sudah lama masih menjadi sorotan masyarakat, dan selama ini belum ada yang mampu melakukan pencopotan langsung Lurah di tempat.

Baca juga, Masyarakat Ngadu Sering Dipungli, Bobby Nasution Sidak dan Copot Lurah Sidorame Timur

"Ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahwa tidak ada yang gratis bagi masyarakat ketika melakukan pengurusan di kantor Lurah. Ada saja alasan sehingga warga menjadi malas dan putus asa, apalagi ketika akan mengurus surat keterangan izin usaha," kata Wong, Jumat (23/4) usai mengtahui dari media Lurah Sidorame Timur dicopot dari jabatannya karena diketahui melakukan pungli kepada masyarakat.

"Meski ada juga urusan yang harus memakai uang secara resmi sebagai pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD), masyarakat Kota Medan juga harus lepas dari image semua urusan memakai uang," terangnya.

Apalagi sambung anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan ini lagi, selain pengurusan di kantor Lurah yang rawan pungutan liar (Pungli), pengurusan izin di kantor-kantor dinas kota Medan juga harus benar-benar dapat diperbaiki. Sehingga masyarakat tidak jenuh atau putus asa saat melakukan pengurusan.

"Harus dirubah, 'Kalau bisa cepat, buat apa diperlambat.' Jangan selalu mempersulit masyarakat dengan berbagai aturan yang dapat membuat pusing dan putus asa," ungkapnya.

Selaku anggota DPRD kota Medan, yang berasal dari Dapil 3 meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung, Wong mengatakan mendukung dan mengapresiasi langkah Bobby Nasution untuk memperbaiki sistem kinerja aparatur pemerintah mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas agar pemko Medan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi.

Seperti diketahui, keseriusan Bobby Nasution untuk merubah mindset masyarakat bahwa setiap pengurusan itu memakai uang dibuktikan dengan melakukan sidak ke Kantor Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Jumat (23/4/2021) pagi.