Dalam hal ini, masyarakat Taput yang 85% bergerak dalam bidang pertanian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, terlihat sudah berbenah. Dimana keadaan situasi saat ini, biaya pertanian yang dirasakan masyarakat bertambah. Yang mana biaya pupuk buatan, pekerja dan obat-obatan pertanian naik dengan persentase tertentu, juga biaya-biaya lainnya bertambah.

Perbincangan dan Isue yang hangat saat ini, kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Partalite, Solar dan Pertamax di tanggal 1 September 2022. Hal ini akan memungkinkan menambah biaya Operasional pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan mesin alat berat (traktor).

Salah seorang petani, menyesalkan situasi saat ini terjadi di pembiayaan pengolahan Pertanian. Belanja sehari-hari untuk kebutuhan keluarga yang mahal, tidak sesuai dengan penjualan hasil pertaniannya.

Ibu ini SH (45) warga Sipoholon, menceritakan besarnya biaya pertanian yang makin bertambah dan belanja sehari-hari untuk kebutuhan keluarga juga harus tertutupi.

"Kami petani saat ini,mulai resah dengan kenaikan harga pupuk pabrik dan obat-obatan. Juga, biaya harian orang kerja (HOK) juga bertambah. Namun, harga komoditi pertanian tidak memiliki jaminan harga yang stabil untuk beberapa lama. Bagaimana kami petani menghadapi kenaikan BBM ini? Yang memungkinkan kenaikan harga obat-obatan, pupuk, bibit pertanian dan lainnya terkait kebutuhan sehari-hari kami", ungkap Ibu dua orang anak ini.

Dalam kepedulian kepada masyarakat, umumnya kepada masyarakat petani terkhusus di kabupaten Tapanuli Utara.

Ketua DPRD Taput Ir.Poltak Pakpahan menolak keras kenaikan BBM ini di masa masyarakat masih berbekal membenahi kebutuhan keluarga di pasca peralihan dampak Covid-19 kemarin.

"Saya menolak kenaikan BBM ini, disebabkan akan terjadinya inflasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di Taput ini. Kita memaklumi keadaan keuangan negara saat ini, di masa pembiayaan penanggulangan Covid-19. Namun,kita menyadari masa-masa sulit tersebut jangan lagi ditambahkan dengan kenaikan harga kebutuhan masyarakat Indonesia", ucap Ketua DPRD Taput di ruangan ketua DPRD Taput, Selasa (30/08).

Selanjutnya, Ketua DPRD Taput ini berharap kepada pemerintah pusat, agar mencari solusi terbaik untuk menghindari kenaikan harga BBM ini.

"Walau saya mengerti kesulitan pemerintah pusat, di tengah ekonomi dunia yang lagi tidak menentu. Saya berharap pemerintah mecari solusi untuk jalan keluar menghindari kenaikan BBM ini. Setidaknya menunda untuk sementara, sampai pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai bangkit atau menaikkan secara betahap", tutup Poltak Pakpahan dengan penuh harapan adanya solusi dari pemerintah.