Sebab, tim sukses (timses) paslon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta didukung oleh Partai Ummat ini diduga mengumpulkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di suatu tempat, guna membantunya untuk mengumpulkan KTP warga. 

"Yang saya dengar lokasi ngumpulnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur. Masing masing oknum PPK dan PPS itu disuruh mengumpulkan 10 KTP oleh timsesnya dengan imbalan sejumlah uang. Bahkan mereka (PPK dan PPS) yang ikut kumpul tersebut diberi uang Rp. 500 ribu saat mau pulang usai pertemuan itu," ungkap sumber baru baru ini, yang namanya minta untuk dirahasiakan. 

Agar isu tersebut tidak simpang siur, awak media pun mencoba melakukan konfirmasi kepada Calon Walikota Binjai nomor urut 1, Tengku Rizki Alisyahbana, baru baru ini. Awalnya, konfirmasi yang dilayangkan melalui pesan singkat What'sApp tidak dibalasnya. Namun saat dihubungi, ia pun mengangkat selulernya sembari mengatakan jika dirinya sedang berada di Bandara Mekkah karena akan melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. 

"Entah apa apa yang dibuat mereka, biarkan ajalah bang," ungkap Tengku Rizki Alisyahbana, saat dikonfirmasi awak media. 

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Anton Indratno, saat dikonfirnasi terkait isu tersebut, meminta untuk menghubungi salah seorang Komisioner KPU Binjai yang juga kordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia, Arie Nurwanto SH. MH. 

"Kami tidak tau ada kabar itu. Coba hubungi kordiv SDM. Kami juga baru pulang dari Dinas luar. Kebetulan saya sekarang lagi nyetir," ujar Anton, seraya mengatakan jika pihaknya belum menggelar pleno. 

Terpisah, Komisioner KPU Binjai yang juga kordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia, Arie Nurwanto SH. MH, juga mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Pun begitu, ia berjanji akan segera menindaklanjutinya. 

"Akan kita selidiki dan kita telusuri kabar ini. Kalau memang terbukti, maka akan ada sanksi tegas bagi oknum PPK dan PPS tersebut," demikian kata Arie.