Sabtu, 16 Jan 2021 12:20
  • Home
  • Opini
  • Salah Ketik UU Cipta Kerja Tidak Mempengaruhi Substansi

Salah Ketik UU Cipta Kerja Tidak Mempengaruhi Substansi

Tangerang (utamanews.com)
Oleh: Zulkarnain )*
Senin, 09 Nov 2020 02:09
@elshinta
Prof Yusril Ihza Mahendra
Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramaikan oleh adanya kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, Kesalahan redaksional pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja rupanya tidak berpengaruh pada substansi undang-undang.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kesalahan ketik tidak berpengaruh pada substansi Undang-Undang. Yusril menilai, untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut, Presiden dapat diwakili oleh Menko Politik Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara atau MenkumHAM dengan menggelar rapat bersama DPR.

Naskah yang telah diperbaiki tersebut nantinya diumumkan kembali dalam lembaran negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi.

Setelah dilakukan perbaikan penulisan, Presiden tidak perlu menandatangani ulang undang-undang tersebut. Yusril mengatakan kesalahan pengetikan undang-undang dalam naskah yang telah disahkan DPR beberapa kali terjadi. Mensesneg yang menerima naskah undang-undang yang telah disahkan di DPR harus memeriksa dengan teliti pasal demi pasal dalam undang-undang sebelum diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani.


Jika ditemukan kesalahan, Mensesneg berkomunikasi dengan DPR untuk memperbaikinya. Hasil perbaikan tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden dengan memo atau catatan Mensesneg mengenai perbaikan yang telah dilakukan.

Salah ketik kali ini memang berbeda, dimana kesalahan tersebut baru diketahui setelah Presiden Jokowi menandatangani naskah yang telah diundangkan dalam lembaran negara.

Opini berbeda dilontarkan oleh Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel). Menurutnya, Mensesneg Pratikno harus bertanggung jawab atas kesalahan ini.

Menurut Noel, kesalahan tersebut bisa berimbas kepada Presiden Jokowi. Padahal kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pratikno.

Menurut Noel, ada 2 kesalahan penulisan yang terjadi dalam beleid setebal 1.187 halaman tersebut. Misalnya dalam Pasal 6 di halaman 6 dan Pasal 53 ayat 5 halaman 757.


Mantan aktifis 98 tersebut mengatakan, bahwa ini bukan sekadar kesalahan penulisan. Ini memalukan untuk istana karena terjadi lagi. Sejatinya Sekretaris Negara merupakan wajah Presiden karena apapun yang dikerjakan harus hati-hati dan penuh prinsip-prinsip kehati-hatian. Jangan sampai ada kesalahan. Apalagi hal ini sangatlah memalukan.

Tidak berbeda dengan Yusril, pengamat kebijakan publik Abi Rekso menyatakan kesalahan teknis itu juga kerap terjadi dalam beberapa kebijakan undang-undang lain. Karena Omnibus law mendapatkan atensi besar oleh publik, sehinga semua mata publik dan warganet tertuju pada UU Cipta Kerja sehingga titik dan koma juga diperhatikan secara lebih saksama.

Abi Rekso menjelaskan, masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki atensi besar terhadap undang-undang ini sehingga kekeliruan kecil-pun menjadi sorotan. Bahkan kata 'minyak bumi' dan 'gas alam' yang selama ini menjadi bunyi dalam undang-undang juga dianggap menjadi masalah besar. Seperti euforia mengoreksi teks undang-undang.

Ia menuturkan, semangat masyarakat publik mengoreksi pasal demi pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja merupakan hal yang baik. Namun, semangat tersebut menjadi berlebihan ketika tidak didasari tujuan dalam memberikan solusi.

Pada kesempatan berbeda, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) sekaligus Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW Umbu Raufa menilai, bahwa masalah typo atau salah ketik tersebut haruslah diperbaiki melalui mekanisme perubahan UU. Pasalnya regulasi ini sudah ditandatangani Presiden dan tercatat dalam Lembaran Negara sehingga mengikat bagi rakyat Indonesia.


Perlu diketahui juga bahwa dalam hukum terdapat azas subtance over form, hal tersebut memastikan tidak adanya substansi yang berubah. Sehingga apabila hanya terdapat salah ketik, tentu masih bisa dilakukan perbaikan.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah mengakui akan adanya kekeliruan pada naska UU Ciptaker. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja. Ia juga menegaskan kekeliruan teknis tersebut menjadi catatan dan masukan bagi pihaknya untuk menyempurnakan kembali kualitas UU yang hendak diundangkan.

Meski demikian, selama puluhan tahun Indonesia merdeka, rupanya belum ada program dimana dari sisi hulu yang benar-benar efektif dan berorientasi kepada rakyat. Munculnya UU Cipta Kerja diharapkan akan melahirkan program-program yang lebih banyak menyertakan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan dapat terus ditekan.

Substansi dari UU Cipta tidak akan berubah atau berbeda haluan, meski demikian kesalahan penulisan tersebut harus tetap menjadi perhatian dan diperbaiki secara seksama.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang
Editor: Iman

T#g:MensesnegOmnibus LawYusril Ihza Mahendra
Berita Terkait
  • Senin, 02 Nov 2020 16:32

    Tuntut kenaikan upah, puluhan massa buruh demo di kantor DPRD Sumut

    Puluhan massa buruh dari kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sum

  • Sabtu, 31 Okt 2020 02:31

    UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

    DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah satu terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang selama ini membekap investasi. Salah satu cluster yang ada dalam Omni

  • Kamis, 29 Okt 2020 02:29

    Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

    UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah paham mengenai pasal-pasalnya. Ada pula yang ternyata hanya termakan hoax. Presiden Jokowi mempersilakan mereka yang tak menyetujui U

  • Sabtu, 24 Okt 2020 08:24

    Polrestabes Medan Tangkap Mahasiswa Perusak Mobil Plat Merah Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

    Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap tersangka pengerusakan satu unit mobil milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, pada saat aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law yang terjadi

  • Kamis, 15 Okt 2020 23:15

    Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pertemuan bersama sejumlah kalangan di antaranya dari para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa guna menyampaikan rencana kaj

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:15

    Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

    Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi In

  • Selasa, 13 Okt 2020 08:03

    Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo DPRD Paluta

    Seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Senin (12/10/2020) di halaman kantor DPRD Padang Lawas Utara (Paluta).Dari pantauan

  • Selasa, 13 Okt 2020 01:13

    Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pas

  • Senin, 12 Okt 2020 22:52

    Massa AMPIBI Gelar Aksi di Batu Bara Tolak Omnibus Law, 1 Perwira Polisi Luka

    Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda/i dan Buruh (AMPIBI) yang tergabung dari IMABARA, IPMBB, GERAM, IKAMBARA HIMMA, HIMMI, PMII, PD KAMI, GPMI dan KPPU-KSBSI Se-kabupaten Batu Bara menggelar aksi Tola

  • Senin, 12 Okt 2020 21:32

    Kapolres: Aksi Damai Mahasiswa di Kota Binjai, Disusupi 19 Pelajar

    Aksi unjukrasa damai menuntut dibatalkannya Undang Undang Cipta Kerja yang digelar di Gedung DPRD Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, yang dilakukan ratusan massa dan tergabung d

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak