Rabu, 28 Jul 2021 02:03
  • Home
  • Opini
  • Omnibus Law Ciptaker Mengatur Jam Kerja Ideal

Omnibus Law Ciptaker Mengatur Jam Kerja Ideal

Bogor (utamanews.com)
Oleh: Burhanudin Muwahid )*
Jumat, 02 Okt 2020 09:22
Facebook
Para pekerja galau karena undang-undang ketenagakerjaan akan diubah. Sebenarnya mereka tidak usah takut dengan omnibus law. Karena RUU ini mengatur jam kerja sehingga lebih jelas dan tidak melebihi batas. Jam lembur juga dibatasi jadi maksimal 4 jam dalam sehari. Mereka juga dapat uang lembur yang sangat layak.

Di Indonesia ada 2 jenis hari kerja, yakni Senin sampai Jum'at atau Senin sampai Sabtu. Hari kerja Senin sampai Jum'at jelas durasinya lebih lama. Namun jika omnibus law RUU Cipta Kerja resmi jadi UU, hari kerjanya diseragamkan menjadi 6 hari kerja. Sedangkan jam kerjanya 40 jam seminggu.

Selain mengatur hari kerja dan durasinya, omnibus law RUU Cipta Kerja juga mengubah aturan jam lembur. Awalnya seseorang hanya bisa lembur 3 jam dalam sehari, namun sekarang diperbolehkan jadi 4 jam sehari atau maksimal 18 jam seminggu. Hal ini diatur dalam RUU pasal 78 ayat 1.

Perubahan ini membuat banyak pegawai kaget. Namun pemerintah tidak bermaksud agar mereka tereksploitasi. Karena banyak yang salah sangka bahwa jam kerja hanya 40 jam seminggu tanpa diatur harinya. Sehingga pegawai bisa saja bekerja selama 10 jam dalam 4 hari. Padahal hari kerja tidak diubah seperti itu, melainkan Senin sampai Sabtu. Perubahan hari dan jam kerja juga mengatur agar perusahaan atau pabrik memberlakukannya secara manusiawi. Karena ada oknum yang memaksa buruh untuk bekerja mulai jam 6 pagi hingga 5 sore alias 11 jam sehari. Padahal maksimal hanya 8 jam dalam sehari. Kelebihan waktu kerja tidak dihitung lembur dan buruh bagaikan kerja seperti romusha.



Begitu juga dengan waktu lembur. Penambahan waktu lembur bukanlah sebuah mimpi buruk. Durasi 4 jam lembur adalah waktu maksimal. Jika memang pekerjaan tambahan sudah selesai, tentu mereka boleh pulang, bukan? Hal ini bukanlah sebuah pemaksaan. Namun jika ada perusahaan yang memaksa, mereka bisa dilaporkan ke Disnaker.

Omnibus law RUU Cipta Kerja justru mengatur agar para pegawai tidak lembur hingga pagi buta dan melebihi batas maksimal. Karena kenyataannya, ada pegawai yang dipaksa bekerja ekstra di akhir bulan, atau akhir tahun, untuk menyelesaikan laporan keuangan. Pembatasan maksimal 4 jam lembur justru menyelamatkan mereka dari praktek seperti itu.

Lagipula jika jam lembur semakin banyak tentu makin banyak pula uang ekstra selain gaji yang diperoleh oleh pegawai. Jadi sebenarnya mereka bisa menghadapi peraturan ini dengan biasa-biasa saja dan berpikiran positif. Jika mereka dipaksa lembur oleh atasan namun tidak dibayar, bisa langsung melapor ke Disnaker atau Kementrian Tenaga Kerja. 

Dalam RUU Cipta Kerja juga diatur jam istirahat pegawai, minimal 30 menit per hari. jam istirahat tidak termasuk jam kerja. Pengaturan jam istirahat ini juga penting, karena ada perusahaan yang hanya memberi waktu sekadar untuk beribadah dan makan siang, namun  tak sampai 30 menit.



Pegawai diminta untuk tidak panik terhadap perubahan pengaturan jam dan waktu kerja, menjadi 40 jam seminggu dan 6 hari kerja, yang tercantum dalam omnibus law RUU Cipta Kerja. RUU ini dibuat untuk rakyat, jadi dipastikan tidak akan merugikan para pekerja. Jangan mudah terprovokasi dan baca dulu draft RUU agar batal mengadakan unjuk rasa untuk menentangnya.

Pemerintah merancang omnibus law RUU Cipta Kerja agar pengusaha dan pegawai sama-sama untung. Karena hal ini adalahs ebuah simbiosis mutualisme. Pekerja dibatasi jam kerja dan lemburnya serta wajib dapat gaji dan yang lembur yang layak, sesuai dengan kebutuhan di provinsinya.

)* Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Bogor
Editor: Iman

T#g:Omnibus Lawlembur
Berita Terkait
  • Senin, 09 Nov 2020 02:09

    Salah Ketik UU Cipta Kerja Tidak Mempengaruhi Substansi

    Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramaikan oleh adanya kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, Kesalahan redaksional pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja rupanya tid

  • Senin, 02 Nov 2020 16:32

    Tuntut kenaikan upah, puluhan massa buruh demo di kantor DPRD Sumut

    Puluhan massa buruh dari kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sum

  • Sabtu, 31 Okt 2020 02:31

    UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

    DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah satu terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang selama ini membekap investasi. Salah satu cluster yang ada dalam Omni

  • Kamis, 29 Okt 2020 02:29

    Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

    UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah paham mengenai pasal-pasalnya. Ada pula yang ternyata hanya termakan hoax. Presiden Jokowi mempersilakan mereka yang tak menyetujui U

  • Sabtu, 24 Okt 2020 08:24

    Polrestabes Medan Tangkap Mahasiswa Perusak Mobil Plat Merah Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

    Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap tersangka pengerusakan satu unit mobil milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, pada saat aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law yang terjadi

  • Kamis, 15 Okt 2020 23:15

    Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pertemuan bersama sejumlah kalangan di antaranya dari para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa guna menyampaikan rencana kaj

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:15

    Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

    Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi In

  • Selasa, 13 Okt 2020 08:03

    Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo DPRD Paluta

    Seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Senin (12/10/2020) di halaman kantor DPRD Padang Lawas Utara (Paluta).Dari pantauan

  • Selasa, 13 Okt 2020 01:13

    Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pas

  • Senin, 12 Okt 2020 22:52

    Massa AMPIBI Gelar Aksi di Batu Bara Tolak Omnibus Law, 1 Perwira Polisi Luka

    Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda/i dan Buruh (AMPIBI) yang tergabung dari IMABARA, IPMBB, GERAM, IKAMBARA HIMMA, HIMMI, PMII, PD KAMI, GPMI dan KPPU-KSBSI Se-kabupaten Batu Bara menggelar aksi Tola

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak