Judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal selalu menjadi topik perbincangan yang mengkhawatirkan bagi masyarakat luas. Kedua platform tersebut bekerja sama dan saling terkait, dengan menyebabkan masalah keuangan dan sosial bagi penggunanya.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengatakan bahwa banyak pelaku judi online yang menggunakan pinjaman online sebagai modal untuk berjudi, terutama pinjaman ilegal. Jika utang sudah menumpuk, maka pelaku judi online akan padam terhutang dan kesulitan dalam mengatasi utang-utangnya.

Masalah ini juga diperjelas oleh Andy Nugroho, seorang Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia. Pelaku judi online yang berhasil memenangkan pertaruhan, biasanya akan merasa penasaran dan menginginkan kemenangan yang lebih besar lagi. Sebagai akibatnya, uang yang harusnya disisihkan untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi menjadi habis untuk bermain judi. Hal ini menimbulkan kesulitan tambahan dan memberikan dampak buruk pada keuangan pribadi dan keluarga.

Namun, masalah yang lebih serius merupakan meningkatnya kriminalitas yang terkait dengan judi online. Pelaku judi online akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan uang secara instan, termasuk perampokan, pencurian, bahkan penjualan narkoba. Selain itu, judi online juga dapat menurunkan pendapatan keluarga turun dalam jangka panjang, karena uang yang harusnya diinvestasikan atau ditabung habis untuk judi online.

Tindakan untuk menangani judi online dan pinjaman online ilegal terus dilakukan oleh pihak berwenang. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat, dalam kurun waktu 1-21 September 2023, berhasil memblokir 60.582 konten judi online yang tersebar di berbagai sosial media, seperti Website, Facebook, Instagram, Google, dan YouTube. Rincian konten yang diblokir terdiri dari 55.768 konten dari situs web dan alamat IP, 3.488 konten dari file sharing, 675 konten dari Facebook dan Instagram, serta 638 konten dari Google dan Youtube.

PPATK menyebutkan bahwa jumlah total transaksi online di Indonesia mencapai Rp 200 triliun dan kerugian Rp 27 triliun per tahun. Oleh karena itu, Kominfo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memblokir ribuan rekening yang terkait dengan judi online, dengan jumlah mencapai 201 akun bank yang telah diblokir dan 1.931 akun bank yang sedang dalam proses OJK.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menangani judi online ini harus lebih maju daripada yang digunakan oleh pelaku. Hal ini tentu memerlukan evaluasi dan perubahan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan judi online dan pinjaman online ilegal.

Selain tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, keterlibatan masyarakat dalam mengatasi judi online dan pinjaman online ilegal sangat diperlukan. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai dampak buruk dari penggunaan platform tersebut. Masyarakat juga harus menghindari terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Kedua platform tersebut tidak hanya merusak keuangan pribadi dan keluarga, tetapi juga membawa dampak yang lebih besar pada masyarakat dan berkaitan dengan masalah kriminalitas.

Dalam upaya menangani masalah judi online dan pinjaman online ilegal yang semakin meresahkan, optimisme dan pemikiran positif harus menjadi prioritas utama. Hal ini karena dengan memiliki optimisme yang kuat dan pemikiran positif, kita akan mampu merancang berbagai tindakan efektif yang dapat meminimalisasi penggunaan judi online dan pinjaman online ilegal dalam jangka panjang.

Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sebab, masalah judi online dan pinjaman online ilegal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Tindakan yang perlu dilakukan antara lain adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif penggunaan judi online dan pinjaman online ilegal. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat pada platform-platform judi online dan pinjaman online ilegal agar praktik-praktik ilegal tersebut bisa ditindak secara tegas.

Sosialisasi dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu dilakukan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya tanpa harus mengandalkan praktik-praktik ilegal. Program pemberdayaan ekonomi ini dapat berupa pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.

Melalui kerja sama yang efektif, Indonesia dapat menutup pintu bagi praktik-praktik ilegal serta berada pada jalur yang benar dalam menangani masalah ini. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari tindakan yang dilakukan dalam jangka panjang.

Tetapi, perlu diingat bahwa secara kontinu dan berkelanjutan ini harus dilakukan, karena jika tidak, maka praktik-praktik ilegal tersebut akan kembali muncul. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus melaksanakan tindakan preventif dan represif yang efektif.

Dalam kesimpulan, optimisme dan pemikiran positif menjadi kunci dalam mengatasi masalah judi online dan pinjaman online ilegal. Kerja sama dan tindakan preventif serta represif yang efektif dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah adalah hal yang harus dilakukan dalam jangka panjang untuk meminimalisasi penggunaan praktik-praktik ilegal ini. Dengan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menangani masalah ini dan berada pada jalur yang benar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

*) Dosen UNTAG Banyuwangi