Penanganan Pandemi Covid-19 Kerek Kepuasan Masyarakat atas Jokowi
Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Andi
Minggu, 29 Mei 2022 07:29
BPMI
Presiden Jokowi saat menerima suntikan vaksin Covid-19
Keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin menjawab keraguan dan perdebatan publik dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Sekarang, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi covid-19.
Publik pun mengapresiasi kinerja Presiden. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap kinerja Presiden menyebutkan, dari total 1.245 responden, sebanyak 76,7 persen di antaranya mengaku sangat dan cukup puas dengan kinerja Presiden. Survei dilakukan pada 10-12 Mei 2022.
Hasil survei menyatakan meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden didorong keberhasilan penanganan covid-19 dan penyelenggaraan mudik. Sebanyak 74,6 persen responden puas dengan penanganan pandemi, serta 88 persen responden puas dengan pelayanan moda transportasi umum saat mudik.
Anggota Komisi IX DPR Darul Siska meyakini efektivitas penanganan pandemi di Indonesia antara lain karena kebijakan Presiden menggratiskan vaksin. Masyarakat mendukung dengan mengikuti vaksinasi.
"Tentu masyarakat melihat perkembangan penanganan covid-19. Dulu kan kita berdebat soal harga, bagaimana kalau vaksin gotong royong, bagaimana vaksin yang berbayar, dan segala macam. Presiden Jokowi mengambil inisiatif menggratiskan vaksin untuk masyarakat. Saya kira itu jadi poin plus ke Presiden. Dan itu menenangkan semua," kata Darul, melalui keterangan tertulis, Jumat, 27 Mei 2022.
Selain itu, Darul menilai kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga tepat untuk mengendalikan pandemi. Menurutnya, Presiden mengeluarkan kebijakan dengan strategi gas rem tersebut saat orang lain berdebat menerjemahkan lockdown jika diterapkan di Indonesia.
"Tapi ternyata kebijakan (PPKM) yang dibuat Presiden itu tepat," kata dia.
Darul mengatakan awalnya masyarakat cukup sulit menerima kebijakan vaksin dan PPKM. Namun, kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan semua unsur mampu meyakinkan masyarakat agar mau divaksin dan menjalankan PPKM.
"Kebijakan itu mendapat respons positif dan didukung masyarakat. Sehingga, sekarang tidak ada kenaikan kasus yang tinggi karena masyarakat disiplin protokol kesehatan," kata Darul.