Kami sebagai mahasiswa program studi Kesejateraan Sosial FISIP USU dari Kelompok 8 pada Mata Kuliah Asuransi dan Sistem Jaminan Sosial yang beranggotakan Amanda Aulia Putri (220902017), Azura Maharani Putri (220902095), dan Najwah Ananda Hakimi (220902067), yang diampu oleh Ibu Dra. Berlianti M.SP., dan Ibu Dr. Hairani Siregar S.Sos., M.SP.

Pada tanggal 27 September 2024, kami melakukan wawancara di BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara yang terletak di Jl. Marelan Raya No.108, Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan. Ditempat kami mewawancarai Ibu Mei Vivi Sibuea perilah program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun lebih lanjut. Beliau menjelaskan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) adalah dua program perlindungan sosial yang berbeda namun sering membingungkan masyarakat. JHT merupakan tabungan yang dapat diambil sekaligus saat mencapai usia pensiun, berhenti bekerja, cacat total tetap, atau meninggal dunia, dengan dana berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja. Sementara itu, JP dirancang untuk memberikan penghasilan rutin bulanan kepada peserta setelah pensiun hingga akhir hayat. Perbedaan utama terletak pada sistem pembayaran dan tujuan: JHT dapat diambil sekaligus sebagai tabungan untuk berbagai keperluan, sedangkan JP dibayarkan rutin bulanan untuk menjamin keberlangsungan hidup pensiunan. Besaran manfaat JHT bergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sementara manfaat JP dihitung berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan masa iur dan penghasilan dasar pensiun.

Untuk mengklaim Jaminan Pensiun, peserta harus mencapai usia pensiun (56 tahun) atau mengalami cacat total tetap. Klaim dapat diajukan melalui aplikasi BPJSTKU atau kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan dokumen seperti KTP, kartu peserta BPJS, dan buku rekening. Setelah verifikasi, dana pensiun akan ditransfer secara berkala. Perbedaan dengan Jaminan Hari Tua (JHT) terletak pada tujuan dan pencairannya: Jaminan Pensiun dibayarkan berkala setelah pensiun, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus dan sebelum pensiun dalam kondisi tertentu, namun mungkin dikenakan pajak.

BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia telah meluncurkan aplikasi mobile bernama JMO (Jamsostek Mobile) untuk mempermudah akses dan meningkatkan transparansi bagi pesertanya. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses informasi kepesertaan, mengajukan klaim, memantau status klaim, dan menerima notifikasi layanan secara real-time. Dengan JMO, proses klaim yang dulunya memerlukan kunjungan ke kantor cabang kini bisa dilakukan secara online, menghemat waktu dan tenaga. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan peserta di era digital.