Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas unggahan video dari akun Facebook ERIK OFICIALL milik Erik Firmansyah Pasaribu yang dianggap berita bohong atau hoaks.

Konten video yang dilaporkan diambil di GOR Pandan pada Senin 12 Januari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam video tersebut, terlapor dinilai membangun narasi yang menyudutkan pemerintah daerah, dengan menyebutkan bahwa warga pengungsi diusir oleh Bupati Tapanuli Tengah serta mendapatkan konsumsi makanan yang sudah (tidak layak) basi.

Fatur Rahman menegaskan bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual di lapangan, klaim tersebut tidak terbukti.

"Kami telah mengecek langsung dan menanyakan kepada warga di lokasi. Tidak ada pengusiran oleh Bupati, dan pendistribusian logistik makanan berjalan dengan baik tanpa ada temuan makanan basi," ujar Fatur dalam keterangannya.

Pelapor menilai bahwa narasi yang dibangun terlapor telah memicu polarisasi dan kegaduhan di tengah masyarakat Tapanuli Tengah. Tindakan tersebut dianggap memenuhi unsur tindak pidana penyebaran berita bohong yang dapat mencederai kondusivitas wilayah.

"Melalui laporan ini, Karang Taruna Tapanuli Tengah berharap pihak kepolisian dapat melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional guna memberikan efek jera terhadap oknum yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Karang Taruna Kabupaten Tapanuli Tengah, Daniel Ferdinand Lumban Tobing, memberikan pernyataan tegas terkait langkah hukum yang diambil organisasinya terhadap akun Facebook Erick Official.

Dalam keterangannya, Daniel menggarisbawahi dedikasi para kader Karang Taruna yang telah bersiaga sejak hari pertama terjadinya musibah untuk membantu warga terdampak.

"Karang Taruna hadir sebagai garda terdepan dalam aksi kemanusiaan ini. Kami berada di sisi masyarakat sejak detik pertama hingga saat ini. Sangat disayangkan ketika kerja keras kolektif ini dicederai oleh oknum yang menyebarkan narasi bahwa pemerintah tidak hadir," ujar Daniel di Mapolres Tapanuli Tengah.

Daniel menyatakan kekecewaannya terhadap konten yang dinilai tidak hanya menyerang kredibilitas institusi, tetapi juga mengaburkan fakta bantuan yang sedang berjalan.

Sambungnya, pelaporan ini bukan sekadar urusan personal, melainkan upaya edukasi publik agar lebih bijak dalam bermedia sosial.

"Kami memutuskan untuk menempuh jalur konstitusional agar hukum menjadi panglima dalam menyelesaikan persoalan ini. Kami ingin memastikan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah, setiap informasi yang dilempar ke ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ungkapnya.