Pengadilan Negeri Simalungun melalui Hakim Tunggal, Anggraena Elisabeth Roria Sormin, S.H menolak permohonan Thomson Ambarita.

Dalam keterangannya, Roy Marsen Simarmata, SH pendamping hukum Thomson Ambarita mengatakan putusan Pengadilan Negeri Simalungun masih seperti panggangan yang jauh dari api, peradilan kita masih hidup di ruang abstrak.

"Oleh karena itu, melihat adanya indikasi di luar kewenangan hakim, kami akan melakukan telaah terhadap putusan tersebut dan melakukan upaya hukum lanjutan." ujarnya, Jumat (8/4/2022).

Thomson Ambarita selaku pemohon juga mengatakan hal yang sama bahwa putusan tersebut tidak memberikan keadilan baginya.

"Dalam pertimbangannya, hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli pidana kami. Namun, meskipun ditolaknya permohonan kami, perjuangan masyarakat adat Lamtoras tidak akan pernah berhenti. Putusan ini tidak menyurutkan semangat kami untuk mempertahankan tanah adat kami. Panjang umur perjuangan," seru Thomson.

Persidangan kali ini diwarnai dengan aksi solidaritas dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) yang di dalamnya terdiri dari lembaga GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, GMNI Cabang Pematangsiantar, PMKRI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, LAMTORAS, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan, AMAN Tano Batak dan BAKUMSU.

Massa aksi melakukan long march dari Student Center GMKI sampai ke Pengadilan Negeri Simalungun. Selain orasi, masyarakat adat juga melakukan ritual adat yang dibawakan oleh Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Sihaporas (LAMTORAS).