Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas hilangnya mata pencaharian mereka pasca pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang dari Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Simalungun menyampaikan harapan besar agar Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang mereka alami. Mereka menilai, berhentinya operasional PT TPL telah menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan hidup dalam kondisi yang semakin sulit.

Sebagai tulang punggung keluarga, situasi ini menjadi kenyataan pahit yang membuat kehidupan mereka semakin terpuruk. Mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk membiayai pendidikan anak-anak.

Kondisi tersebut juga memicu gejolak di berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, hingga keamanan. Oleh karena itu, para pengunjuk rasa mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan strategis dalam merespons dampak pencabutan izin PT TPL, demi menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada operasional perusahaan tersebut.

Dalam aksinya, massa juga meminta Gubernur untuk mengoordinasikan penanganan persoalan ini bersama unsur Forkopimda, khususnya Polda Sumut, Kejati Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta DPRD Sumut, agar dapat bertindak secara terpadu, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, mereka mendesak dilakukannya penyelidikan komprehensif terhadap berbagai peristiwa di wilayah Sumatera Utara, termasuk bencana, perusakan, pembakaran lahan, serta aktivitas ilegal lainnya. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah.

Pengunjuk rasa juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap wilayah bekas konsesi guna mencegah perambahan liar, konflik kepentingan, serta penguasaan lahan secara ilegal yang berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.

Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi nyata, seperti penyediaan lapangan kerja alternatif melalui program pemulihan ekonomi serta jaminan kehidupan yang layak bagi masyarakat terdampak.

“Kondisi ini juga berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak kami terancam putus sekolah karena fasilitas pendidikan berpotensi tutup. Sementara itu, mahasiswa terpaksa menghentikan pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi,” ujar Koordinator Aksi, Maju Butar-Butar, didampingi Erwin Sitorus, Saut Ternama Sitorus, dan Parlindungan Marpaung.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, seiring meningkatnya risiko kriminalitas dan konflik sosial.

“Kami memohon kepada Gubernur Bobby Nasution agar benar-benar hadir memperjuangkan nasib rakyatnya dengan menyampaikan langsung kondisi ini kepada Pemerintah Pusat dan Presiden Prabowo,” tambahnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan kondusif, meskipun sempat terjadi ketegangan kecil yang berhasil dikendalikan oleh koordinator aksi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, S.STP, M.AP, yang menerima aspirasi massa, menyampaikan bahwa pihaknya memahami tuntutan para pengunjuk rasa.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan bersama Satgas PKH Halilintar serta para bupati dari daerah operasional TPL untuk membahas secara serius rencana pencabutan izin perusahaan tersebut, termasuk mekanisme dan langkah-langkah yang perlu ditempuh.

Menurutnya, terdapat sekitar 11 ribu masyarakat yang terdampak dari kebijakan tersebut.

“Mudah-mudahan perjuangan ini dapat menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Kami juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Sumatera Utara yang saat ini sedang melaksanakan tugas di Pematangsiantar. Insya Allah, beliau akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius,” ujar Heri Wahyudi di hadapan perwakilan pengunjuk rasa.