Proyek tahun anggaran 2025 itu dinilai sarat kepentingan dan diduga tidak melalui mekanisme yang transparan.

Informasi yang dihimpun awak media dilapangan, sebanyak 159 desa di Tapanuli Tengah diwajibkan membangun ikon desa dengan nilai anggaran sekitar kurang lebih Rp15 juta per unit. Jika diakumulasikan, total anggaran proyek tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,3 miliar.

Namun, pelaksanaan kegiatan ini memunculkan sejumlah kejanggalan. Dimana proyek pembuatan ikon desa diduga dimonopoli oleh pihak tertentu tanpa melalui proses pengadaan yang terbuka dan kompetitif sebagaimana prinsip tata kelola keuangan desa.

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dari total anggaran Rp15 juta per unit, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pembangunan fisik.

"Nilainya memang Rp15 juta. Tapi yang digunakan untuk konstruksi hanya sekitar Rp3 juta, biasanya untuk dudukan dari batako atau material sederhana yang diplester," ujar sumber kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Sumber tersebut juga mengungkap adanya dugaan tekanan terhadap para kepala desa agar mengikuti program tersebut.

"Ada dugaan, kalau tidak membuat ikon desa, ada kekhawatiran jabatan kepala desa bisa terancam," tambahnya.

Ikon desa yang telah dibangun di ratusan desa itu umumnya memiliki desain seragam, bercorak merah putih, dan ditempatkan di titik perbatasan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi, efisiensi anggaran, serta dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

Seharusnya, penggunaan dana desa mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat, bukan pada program yang terkesan seragam dan terpusat.

Atas dasar itu, masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri Sibolga maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang maupun praktik dugaan korupsi dalam proyek tersebut.