Pria yang akrab disapa Carles ini masih optimis KPK melanjutkan kasus suap mantan anggota DPRD Sumut yang terbanyak dan menjadikan Sumatera Utara barometer pemberantasan korupsi.

"Dalam agenda reformasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu poin penting yang harus terus digaungkan. Sumut belum terbebas dari praktek-praktek KKN", kata Carles.

"Akibat dari kasus suap mantan Gubsu ini, mental dan moral masyarakat Sumut sampai saat ini belum merdeka dari kerja-kerja berbau KKN. Kesejahteraan pun masih jauh api dari panggang. Tak adanya pemerataan pada sektor sosial ekonomi di Sumut, terlihat jelas sangat dominan dikuasai sekelompok masyarakat", sambungnya.

Dari 64 orang mantan anggota DPRD Sumut yang sudah ditangkap KPK, lanjut Carles, ternyata menimbulkan rasa ketidakadilan dalam penegakan hukum bagi mereka.

"Pengembalian uang suap tidak diatur dalam undang undang untuk bisa bebas dari proses hukum. KPK jangan beralibi macam macam untuk tidak melanjutkan tersangka sampai kepada donatur suap mantan Gubsu Gatot Pujonugroho. KPK diduga masih terutang moral dengan masyarakat Sumut", tandasnya.