Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengapresiasi berbagai masukan dari Bank Indonesia (BI) dan para pakar ekonomi terkait arah pembangunan ekonomi daerah.
Ia menilai, di tengah tantangan geopolitik global, Sumatera Utara harus mampu memanfaatkan posisi strategisnya melalui kebijakan makro yang tepat.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan saat Bobby menerima audiensi Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat bersama ekonom senior Hendri Saparini di Medan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, seperti pengendalian inflasi, kebijakan investasi, dan penguatan sektor riil berbasis potensi lokal.
“Kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan kami bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Masukan mengenai penekanan inflasi sangat krusial, mengingat Sumut sempat menghadapi tantangan tersebut pada pertengahan tahun lalu. Harapannya, diskusi hari ini menjadi input bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan terobosan yang inovatif,” ujar Bobby Nasution.
Bobby juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan para ahli.
Ia ingin mengubah peran pemerintah daerah, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif membuka peluang investasi.
Menurutnya, banyak potensi lokal seperti gula merah dan produk herbal yang memiliki pasar besar, namun belum dikelola secara maksimal.
“Banyak potensi seperti gula merah dan produk herbal yang marketnya sangat besar, namun belum tergarap maksimal secara industri. Kami akan mencoba melihat dari sisi perbaikan tata kelola dan relaksasi regulasi agar investasi, baik asing maupun domestik, bisa masuk dengan lebih mudah ke Sumatera Utara,” katanya.
Sementara itu, Rudy Brando Hutabarat menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ia juga menyoroti peran kerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Inovasi kebijakan harus terus kita dorong agar Sumatera Utara selalu memberikan nuansa positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Rudy.
Di sisi lain, Hendri Saparini menilai perlunya penyesuaian strategi menghadapi perubahan paradigma ekonomi nasional.
Ia menyebut, fokus kini bukan hanya efisiensi, tetapi penajaman kebijakan yang mampu menarik investasi berkualitas.
“Kita perlu melakukan ‘penajaman’ kebijakan, bukan sekadar efisiensi. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Sumut harus mampu menangkap peluang investasi yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga investasi menengah-kecil yang memiliki kekuatan market luar biasa,” jelas Hendri.
Hendri juga mengusulkan hilirisasi produk unggulan seperti tapioka dan kelapa sawit agar nilai tambah tetap berada di daerah.
Selain itu, potensi rempah seperti vanila dinilai perlu dikembangkan dengan dukungan teknologi dan identitas produk yang kuat.
Ia turut menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata yang mampu menggerakkan UMKM dan ekosistem kuliner.
Tak kalah penting, investasi diaspora disebut sebagai peluang pembiayaan alternatif yang bisa dimaksimalkan.
Hendri berharap, hasil diskusi ini dapat segera diwujudkan dalam program kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, BI, dan para pemangku kepentingan ekonomi lainnya.