Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi saat kegiatan Press Release UMK yang digelar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebingtinggi, Ir. Iboy Hutapea di hadapan sejumlah wartawan, Kamis (17/12/2021), di Aula Kantor Disnaker, Jalan Gunung Lauser, Tebingtinggi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebingtinggi, Ir. Iboy Hutapea melaporkan bahwa Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebingtinggi tahun 2021 ini berdasarkan Surat Keputusan Gubsu Nomor : 188.44/584/KPTS/2020, tentang penetapan Upah Minimum Kota Tebingtinggi sebesar Rp2.537.875, 72 merupakan upah terendah dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Selanjutnya Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi mengatakan untuk menjaga kondusifitas Kota Tebingtinggi.

Menurut Umar Zunaidi, Pemko Tebingtinggi sangat peduli terhadap pekerja dan salah satunya adalah memperhatikan perlindungan terhadap pekerja, hak-hak pekerja yang harus diperhatikan pengusaha agar  memiliki jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

Tidak ada kenaikan upah di Kota Tebingtinggi dikarenakan situasi Pandemi Covid-19, karena ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif. Ekonomi tidak tumbuh secara positif. Cukup berat tantangan yang dihadapi tahun 2021, karena masalah masyarakat yang bepergian dan transaksi berkurang karena adanya pembatasan sehingga perekonomian tidak ada yang mempengaruhi perekoomian.

"Di Tebingtinggi tidak PHK, kita merekomendasikan ke Gubsu agar upah tetap, hal ini untuk menjaga kestabilan dan tidak terjadi PHK", jelas Walikota.

"Pada Situasi Pandemi Covid ini kita mengajak kemandirian masyarakat sektor pangan, dengan menproduksi tananman pangan, dan digitalisasi UMKM kita, tidak hanya off line tapi online, Pemko mengajak kreatifitas dan inovasi masyarakat terhadap produk-produk unggulan. Prokes dijaga dalam bekerja. Karena kita tidak tahu kapan Covid ini berakhir, dan terus menjaga kewaspadaan. Dan yang perlu diingat bahwa UMK ini berlaku untuk 8 jam kerja selama satu hari dengan masa kerja 1 tahun. Walaupun demikian kita nanti akan merembukkan dengan unsur yang ada," katanya.

Kalau ada sesuatu yang tidak dibersesuaian ada mekanisme yang diatur di dalam perundangan undangan, yakni melalui LKS Tripartit.

Juga ditambahkannya bahwa di dalam pekerja dan pemberi kerja, untuk menyikapi UMK ini, ada yang tidak sanggup harus adanya prinsip keterbukaan dan transparansi keuangan perusahaan, sehingga bisa diambil kesepakatan bersama.Hadir dalam acara tersebut Ketua Apindo  Ir. H. Syafriudi Satrio, Ketua SPSI Ibrahim, Ketua SBSI B. Gultom, didampingi para pengurus masing-masing yang tergabung dalam Depeko dan LKS Tripartit, Kabid Tenaga Kerja Maniar Duma Ulina Silitonga. SE. MM, Kacab BPJS Tenaga Kerja Sitinjak.