Selasa, 20 Agu 2019 17:48

Tangkap dan penjarakan pengusaha yang bayar upah di bawah UMK

Medan (utamanews.com)
Oleh: Dian/Rls
Rabu, 13 Mar 2019 18:33
Humas DPRD Sumut
Demikian salahsatu isi spanduk yang dibawa seratusan karyawan RS Sari Mutiara, saat berdemonstrasi di DPRD Sumut, Rabu (13/3/2019).

Koordinator karyawan Sari Mutiara, Suaedah, mengatakan dalam orasinya bahwa status mereka kini tidak jelas akibat kondisi RS yang operasionalnya terhenti sejak 20 Februari 2019 lalu.

"Terhitung sejak 20 Februari lalu status RS Sari Mutiara Medan tidak ada kejelasan. Tidak ada operasional sama sekali, pintu gerbang serta jalan masuk menuju RS ditutup total. Penjelasan oleh pihak manajemen RS kepada karyawan tidak ada. Untuk masuk juga tidak diperkenankan", tuturnya.

"Pintu gerbang dikunci, kami tidak dibolehkan masuk. Malah diusir, disuruh pergi," katanya.

Menurut Suaedah, sudah satu tahun terakhir operasional RS Sari Mutiara sepi pasien berobat. Telah dilakukan mutasi terhadap para karyawan. Satu bulan terakhir kondisinya kian memburuk dan ditutup pada 20 Februari. Karyawan dari seluruh bagian perawat, bidan, tenaga administrasi dan security tidak lagi bekerja.


"Tapi tidak ada kejelasan dari pihak manajemen, termasuk tentang nasib kami bagaimana," ujarnya.

Sebelumnya, mereka telah melakukan demonstrasi dengan long march tanggal 1 Maret lalu ke Disnaker Sumut. Hari ini ke Kantor Gubernur dilanjutkan ke DPRD Sumut.

Massa kini tergabung dalam Serikat Pekerja Multisektor Sari Mutiara. Mereka menuntut agar DPRD Sumut mengawasi kinerja Gubernur, khususnya tenaga pengawas Disnaker Sumut terkait penegakan hak-hak karyawan. Misalnya, soal upah yang selama ini dibayar di bawah ketentuan Upah Minimum Kota.

"Kami minta pihak perusahaan dipidanakan karena membayar upah dibawah UMK," kata Suaedah kepada anggota Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung dan Siti Aminah Perangin-angin yang menanggapi aspirasi mereka.

Syamsul berjanji pada karyawan, bulan April ini pihaknya akan memanggil pihak manajemen RS beserta instansi pemerintah terkait guna menyelesaikan tuntutan mereka.

"Kalau nanti pihak RS tidak memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan, barulah nanti kami rekomendasikan dipidanakan," pungkasnya.
Editor: Tommy

T#g:aurRS Sari MutiaraUMK
Berita Terkait
  • Senin, 05 Agu 2019 21:05

    AMMPH Lakukan Aksi Damai di Polres Labuhanbatu

    Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli  Hukum Labuhanbatu melakukan unjuk rasa di tugu simpang enam dan depan kantor Polres Labuhanbatu di jl. Thamrin nomor 1 Rant

  • Jumat, 02 Agu 2019 03:02

    Dukung Kebangkitan Ekonomi Nasional, Pemerintah Serap Aspirasi Pelaku Industri

    Aspirasi dari sektor industri dan pelaku usaha ternyata mendapatkan respons pemerintah dengan penerbitan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2019, berisi super deduction tax.Peraturan tersebut menerbi

  • Selasa, 23 Jul 2019 18:23

    Panglima TNI Pimpin Sertijab Kapuskes TNI

    Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI dari Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS. kepada Mayjen TNI dr. B

  • Kamis, 11 Jul 2019 17:11

    Mahasiswa dan Pemuda Tebing Tinggi Tuntut Kejaksaan Negeri Ungkap Korupsi

    Komunitas Muda Lawan Korupsi Kota Tebing Tinggi yang merupakan gabungan dari beberapa elemen organisasi kepemudaan dan mahasiswa kota Tebing Tinggi lakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Ne

  • Kamis, 20 Jun 2019 20:40

    Front Justice Demo Kejari, Polres dan Walikota Pematangsiantar

    Puluhan massa dari Front Justice (FJ), paguyupan pemuda, mahasiswa dan rakyat bersuara demi penegakan hukum dan keadilan di Kota Pematangsiantar, melakukan unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota P

  • Rabu, 15 Mei 2019 16:35

    Diskoperindag dan UMKM Palas Gelar Pasar Murah

    Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) dan UMKM, Kabupaten Padang Lawas (Palas) laksanakan kegiatan pasar murah di 12 kecamatan yang tersebar di daerah kabupaten ini.Pantauan wartawa

  • Jumat, 10 Mei 2019 17:10

    Bentrok tidak terjadi, massa pendukung KPU tinggalkan bundaran Bawaslu Sumut

    Apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi. Bentrokan dapat dihindarkan karena massa pendukung KPU meninggalkan bundaran Bawaslu Sumut dan bundaran Adam Malik-Amir Hamzah.Amatan media ini, massa

  • Jumat, 10 Mei 2019 14:50

    Jalan Adam Malik Medan Ditutup, 2 Kelompok Massa Pro dan Kontra KPU Potensi Bentrok

    Ratusan personel kepolisian berdiri di tengah-tengah dua kelompok massa pendukung dan penuntut KPU, dimana hingga saat ini kedua kelompok tersebut nyaris bentrok. Situasi ini berlangsung di jalan

  • Selasa, 07 Mei 2019 23:07

    Kawal Pleno KPU, Warga Medan Kecam "People Power" Oknum Partai Oposisi

    Seribuan warga kota Medan, Sumatera Utara yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa mengecam wacana kubu Capres 02 untuk melakukan "people power".Aksi demonstrasi ini

  • Kamis, 25 Apr 2019 16:15

    Nana KPU Medan: Kami Tidak Akan Pernah Lakukan Kecurangan

    Komisioner KPU Kota Medan Divisi Program, Data dan Informasi, Nana Miranti menyatakan bahwa KPU Medan sebagai penyelenggara Pemilu bekerja sesuai UU.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak