Kamis, 12 Des 2019 23:18

Tangkap dan penjarakan pengusaha yang bayar upah di bawah UMK

Medan (utamanews.com)
Oleh: Dian/Rls
Rabu, 13 Mar 2019 18:33
Humas DPRD Sumut
Demikian salahsatu isi spanduk yang dibawa seratusan karyawan RS Sari Mutiara, saat berdemonstrasi di DPRD Sumut, Rabu (13/3/2019).

Koordinator karyawan Sari Mutiara, Suaedah, mengatakan dalam orasinya bahwa status mereka kini tidak jelas akibat kondisi RS yang operasionalnya terhenti sejak 20 Februari 2019 lalu.

"Terhitung sejak 20 Februari lalu status RS Sari Mutiara Medan tidak ada kejelasan. Tidak ada operasional sama sekali, pintu gerbang serta jalan masuk menuju RS ditutup total. Penjelasan oleh pihak manajemen RS kepada karyawan tidak ada. Untuk masuk juga tidak diperkenankan", tuturnya.

"Pintu gerbang dikunci, kami tidak dibolehkan masuk. Malah diusir, disuruh pergi," katanya.

Menurut Suaedah, sudah satu tahun terakhir operasional RS Sari Mutiara sepi pasien berobat. Telah dilakukan mutasi terhadap para karyawan. Satu bulan terakhir kondisinya kian memburuk dan ditutup pada 20 Februari. Karyawan dari seluruh bagian perawat, bidan, tenaga administrasi dan security tidak lagi bekerja.


"Tapi tidak ada kejelasan dari pihak manajemen, termasuk tentang nasib kami bagaimana," ujarnya.

Sebelumnya, mereka telah melakukan demonstrasi dengan long march tanggal 1 Maret lalu ke Disnaker Sumut. Hari ini ke Kantor Gubernur dilanjutkan ke DPRD Sumut.

Massa kini tergabung dalam Serikat Pekerja Multisektor Sari Mutiara. Mereka menuntut agar DPRD Sumut mengawasi kinerja Gubernur, khususnya tenaga pengawas Disnaker Sumut terkait penegakan hak-hak karyawan. Misalnya, soal upah yang selama ini dibayar di bawah ketentuan Upah Minimum Kota.

"Kami minta pihak perusahaan dipidanakan karena membayar upah dibawah UMK," kata Suaedah kepada anggota Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung dan Siti Aminah Perangin-angin yang menanggapi aspirasi mereka.

Syamsul berjanji pada karyawan, bulan April ini pihaknya akan memanggil pihak manajemen RS beserta instansi pemerintah terkait guna menyelesaikan tuntutan mereka.

"Kalau nanti pihak RS tidak memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan, barulah nanti kami rekomendasikan dipidanakan," pungkasnya.
Editor: Tommy

T#g:aurRS Sari MutiaraUMK
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Nov 2019 18:55

    Kios Mau Dibongkar, Pedagang Simpang Jodoh Desak Bupati Copot Camat Percut Sei Tuan

    Puluhan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Simpang Jodoh (APSJ) Pasar Tujuh Tembung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Deli Serdang Lubuk Pakam pada Jumat (15/11/2019).Para p

  • Senin, 28 Okt 2019 17:08

    1000 Massa KOMPAK Geruduk Kantor DPRD Cirebon

    Sekitar 1000 massa yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Kebhinekaan (KOMPAK) menggeruduk  Kantor DPRD Kota Cirebon di Jl. Siliwangi, Kota Cirebon, Jawa Barat, menyuarakan agar semua p

  • Selasa, 10 Sep 2019 18:20

    Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Gelar Aksi Dukung Pemerintah Ciptakan Papua yang Damai

    Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Relawan Jokowi menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2019).Mereka mengibark

  • Jumat, 06 Sep 2019 22:06

    Malam Hari, Warga Medan Gelar Aksi Dukung Revisi UU KPK

    Tampak massa membawa spanduk dan sejumlah karton bertuliskan, "DPD LSM penjara Sumut mendukung penuh revisi UU KPK untuk memberantas korupsi"Sekjen DPD LSM Penjara, Ferry Tanjung, M.Si menyatakan bahw

  • Senin, 02 Sep 2019 11:02

    Massa Pendemo Sepakat Tidak Mau Ikut Aksi Lagi

    Sebanyak lebih kurang 300 orang pelaku aksi demo yang berakhir rusuh beberapa hari lalu, Kamis (29/08/2019), yang berasal dari masyarakat pegunungan (Wamena) merasa telah ditipu oleh koordinator aksi

  • Senin, 05 Agu 2019 21:05

    AMMPH Lakukan Aksi Damai di Polres Labuhanbatu

    Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli  Hukum Labuhanbatu melakukan unjuk rasa di tugu simpang enam dan depan kantor Polres Labuhanbatu di jl. Thamrin nomor 1 Rant

  • Jumat, 02 Agu 2019 03:02

    Dukung Kebangkitan Ekonomi Nasional, Pemerintah Serap Aspirasi Pelaku Industri

    Aspirasi dari sektor industri dan pelaku usaha ternyata mendapatkan respons pemerintah dengan penerbitan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2019, berisi super deduction tax.Peraturan tersebut menerbi

  • Selasa, 23 Jul 2019 18:23

    Panglima TNI Pimpin Sertijab Kapuskes TNI

    Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI dari Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS. kepada Mayjen TNI dr. B

  • Kamis, 11 Jul 2019 17:11

    Mahasiswa dan Pemuda Tebing Tinggi Tuntut Kejaksaan Negeri Ungkap Korupsi

    Komunitas Muda Lawan Korupsi Kota Tebing Tinggi yang merupakan gabungan dari beberapa elemen organisasi kepemudaan dan mahasiswa kota Tebing Tinggi lakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Ne

  • Kamis, 20 Jun 2019 20:40

    Front Justice Demo Kejari, Polres dan Walikota Pematangsiantar

    Puluhan massa dari Front Justice (FJ), paguyupan pemuda, mahasiswa dan rakyat bersuara demi penegakan hukum dan keadilan di Kota Pematangsiantar, melakukan unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota P

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak