Evi salah seorang warga Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang mengatakan kalau ia saat ini bekerja di salah satu perusahaan di Malaysia dengan gaji 2500 RM perbulan sekitar Rp 8 jutaan rupiah perbulan. 

" Memang kerja di Luar Negeri kita bisa nabung, kalau di negeri sendiri cari kerja payah dan adapun kerja gajinya rendah sekali. Kerja toko hanya 1,5 juta dah tinggi, kerja pabrik tiga juta dah tinggi, kalau di Malaysia paling murah gaji pekerja itu 5 jutaan. Makanya orang Indonesia banyak yang cari kerja ke Malaysia," ucapnya. Rabu 20/9/2023

Evi mengatakan saat ini ia akan berangkat lagi sambung kontrak kerja untuk dua tahun kedepan. Ia mengaku senang kerja di Malaysia karena upahnya lumayan besar dan bisa nabung dan bantu orang tuanya. 

"Iya untung sekali saya bisa kerja ke Malaysia bisa bantu orang tua dan nabung. Apa lagi kalau kerja di Singapura, Korea, jepang, Taiwan gajinya gede gede. Pasti seneng lah kalau bisa kerja disana," ujar Evi.

 Hal senada disampaikan oleh Ardan Lubis warga Deliserdang yang sempat bekerja di Kamboja. Ia mengaku tak khawatir bekerja di Kamboja melalui jalur agen. Ia mendapat gaji hingga Rp 12 jutaan perbulan. 

" Banyak anak anak muda seperti saya bekerja di Kamboja. Bisa bergaji 12 jutaan kalau sudah agak lama kerja disana. Kalau baru masuk itu sekitar 5-6 jutaan perbulan. Pokoknya kerja diluar negeri itu tenaga kita dihargai setimpal. Kalau di Negeri sendiri mana bisa kita bisa bergaji segitu. Mau masuk kerja saja kita dah nyogok sana sini. Enggak ada yang bawa tak bisa dapat kerja persaingan banyak. Mending kerja di Luar Negeri nampak hasilnya, apa lagi kita tidak boros pasti lumayan tabungan," tandasnya.

Banyaknya warga Sumut yang mengincar kerja di Luar Negeri mengakibatkan banyak pula agen agen penyalur tenaga kerja ilegal bermain untuk meraup keuntungan. Hal ini terpaksa dilalui meski beresiko ditangkap Polisi atau Imigrasi.

Tak hanya melalui jalur udara dengan penyamaran paspor pelancong. Tapi banyak yang nekat menggunakan jalur laut dengan sampan sampan nelayan di pesisir pantai selat Malaka melalui sindikat sindikat agen pekerja ilegal. 

Sementara itu, Ketua Partai Butuh Sumut Willy Agus Utomo mengomentari hal ini, bahwa ia sepakat dengan masyarakat kalau menyebutkan, Indonesia ini tidak ada kemajuan dalam bidang penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan kesejahteraan pekerja. Itu terbukti dari kebijakan penetapan upah buruh sampai saat ini. UMP dan UMK itu tidak layak dengan kebutuhan setara masyarakat saat ini, jangankan untuk menabung. Untuk makan dan biaya hidup satu bulan saja kekurangan. 

" Kita sangat prihatin, melihat Pemerintah tidak punya ketegasan dalam menentukan aturan pengupahan bagi pekerja. Mereka sangat memanjakan pengusaha. Mungkin karena didalam birokrasi Negeri kita ini banyak basicnya pengusaha jadi rugi kalau memberikan upah yang layak bagi pekerja. Kita sebagai aliansi pekerja tetap terus mendorong Pemerintah memberikan upah layak pada pekerja di Indonesia ini dan menciptakan lapangan kerja luas, tidak seperti sekarang. Khususnya di Sumut ini, Industri jumlahnya puluhan ribu tapi serapan tenaga kerja sangat kecil dan upah pekerja juga masih banyak yang dibawah UMP atau UMK yang nota benenya juga belum layak," pungkasnya.