Sabtu, 19 Sep 2020 06:09
  • Home
  • Buruh & Tenaga Kerja
  • Parah, Proses Lelang Pekerjaan Tenaga Kerja Jasa Pengamanan (Satpam) Grha Pelindo I Jadi Pembicaraan Publik

Parah, Proses Lelang Pekerjaan Tenaga Kerja Jasa Pengamanan (Satpam) Grha Pelindo I Jadi Pembicaraan Publik

Medan (utamanews.com)
Oleh: Iqbal
Minggu, 07 Jun 2020 03:17
Dok Pribadi
Bung Ahmad Iqbal Parinduri saat memimpin aksi demo serikat buruh SBSD di Medan.
Tim awak media di Belawan berhasil memperjuangan uang lembur para pekerja jasa pengamanan (Satpam) di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jl. Krakatau Ujung No. I00 Medan yang belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan oleh perusahaan outsourcing PT. Sentral Daya Mandani (SDM) dan status pekerja yang mana diduga perusahaan tersebut sudah 4 (empat) tahun. 

Informasi diterima Pihak Penyelenggara Proses Lelang Pekejaan Tenaga Kerja Jasa Pengamanan (Satpam) di Grha Pelindo I dengan Nomor Lelang FML-0098/100/2020 memutuskan PT. Sentral Daya Mandani masuk sebagai calon Pemenang lelang dengan penawaran harga paling terendah dari Peserta lelang lainnya. Sementara Perusahaan tersebut adalah outsourcing, begitu juga status pekerja Satpamnya  yang mana beberapa kali ganti Vendor diantara dari  Pekerja Satpam, tidak pernah diganti yang disebabkan Pekerja Satpam tersebut berasal dari mantan Pekerja Koperasi Milik Karyawan Pegawai Pelindo I Pusat. 

Setelah akhirnya hal ini terungkap ke publik, dimana Penyelenggara Proses Lelang Pekejaan Tenaga Kerja Jasa Pengamanan (Satpam) di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jl. Krakatau Ujung No. I00 Medan dengan Nomor Lelang FML-0098/100/2020 terbukti memutuskan PT. Sentral Daya Mandani sebagai calon Pemenang lelang dengan penawaran harga paling terendah dari Peserta lelang lainnya, Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberi respon. Ia mengatakan, "Semua informasi saya cermati. Kita cek kebenarannya. Terima kasih infonya pak."


Menurut Ketua Serikat Buruh Sosial Demokrat (SBSD) melalui Sekretarisnya, Bung Ahmad Iqbal Parinduri menjelaskan masa kerja bergantung pada jenis kontrak yang disepakati bersama perusahaan alih daya yang merekrut mereka, yang menurut Pasal 65 dan 66 jo Pasal 59 UU No. 13/2003 dibedakan menjadi dua, yakni (1). Jika karyawan akan dipekerjakan untuk tetap dan terus menerus, maka perusahaan outsourcing mengikat mereka sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan (2). Jika karyawan dipekerjakan untuk pekerjaan yang akan selesai pada waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, perusahaan outsourcing bisa mengontrak mereka dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep.100 Men/VI/2004, masa kerja pekerja alih daya dihitung sejak mereka menjadi karyawan tetap (PKWTT) untuk pekerjaan yang berkelanjutan. Sedangkan, perjanjian kerja sebagai pekerja kontrak (PKWT) untuk pekerjaan yang selesai masa tertentu tidak dihitung sebagai masa kerja", ucap Bung Ahmad Iqbal Parinduri, Sabtu (6/6/2020).

"Seharusnya pihak penyelenggara proses lelang pekejaan jasa pengaman (Satpam) di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jl. Krakatau Ujung No. I00 Medan Nomor Lelang FML-0098/100/2020 dalam mengambil keputusan perusahaan outsourcing PT. Sentral Daya Mandani termasuk calon pemenang lelang dan menjelaskan kepada peserta lainnya bahwasanya perusahaan tersebut menjadi rekanan sudah 3 (tiga) tahun lebih," tambah bung Iqbal.


Dia meminta panitia lelang menjelaskan secara tertulis alasan penyebab terjadinya lelang ulang dan berani jujur soal status pekerja Satpam di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jl. Krakatau Ujung No. I00 Medan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan pihak penyelenggara proses lelang pekejaan jasa pengaman (Satpam) tidak mempersalahkan perusahaan rekanan tidak mematuhi mengenai perubahan status pekerja Satpam peraturan outsoucing dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) jo ayat (4) berbunyi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep.100 Men/VI/2004, bahwa masa kerja pekerja alih daya dihitung sejak mereka menjadi karyawan tetap (PKWTT) untuk pekerjaan yang berkelanjutan. Sedangkan, perjanjian kerja sebagai pekerja kontrak (PKWT) untuk pekerjaan yang selesai masa tertentu tidak dihitung sebagai masa kerja", ucap Ucap Bung Ahmad Iqbal Parinduri.

Di sisi lain, aktivis vocal penggiat anti korupsi LSM Corruption Indonesia Fuctionary Observation Reign disingkat CIFOR "Pengamat Pejabat Indonesia Yang Korupsi" mengatakan, "Terkait persoalan ini, Tim Monitoring dan Investigasi LSM CIFOR telah mengajukan Surat dengan Nomor: 60010/TIM/DPP-CFR/VI/2020, perihal: Permohonan Audensi dan Klarifikasi dan konfirmasi Tanggapan Pemberitaan Tahap I (Pertama) ditujukan kepada Pimpinan Pelindo I, Up  SSU (Shared Service Unit) dan Senior President Umum dan Bagian Hukum."

"Selanjutnya mengajukan Surat dengan Nomor: 60014/TIM/DPP-CFR/VI/2020, perhal: Permohonan Audensi dan Pengaduan kepada Pimpinan ABUJAPI Sumut. Bila dianggap perlu akan mengirim surat ke PT. Sentral Daya Mandani", kata Sekjen DPP LSM CIFOR, Ismail Alex, MI Perangin- Angin.

Sementara tim awak media saat mengadakan silaturrahmi dan konfirmasi terkait semua pemberitaan dengan pihak PT. Sentral Daya Mandani, pada hari Kamis pada tanggal 4 Juni 2020 di Medan, perwakilan perusahaan hanya mengakui mengikuti Proses Lelang Pekerjaan Jasa Pengaman (Satpam) di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jl. Krakatau Ujung No. I00 Medan, namun enggan menjawab keluhan pekerja terkait uang lembur pekerja selama 3 (tiga) bulan, dan mengenai perubahan status pekerja dan mengelola jasa pengamanan (Satpam) di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. I Belawan dan Jl. Krakatau Ujung No. I00 Medan selama 4 (empat) tahun dan sebagai calon pemenang lelang dengan Nomor Lelang FML-0098/100/2020.

Editor: Budi

T#g:PelindoPelindo ISatpam
Berita Terkait
  • Jumat, 17 Jul 2020 07:17

    Kapolda Sumut jalin silaturrahmi dengan Pelindo I

    Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin MSi menyambut kedatangan Direktur Utama PT Pelindo I Dani Rusli Utama didampingi Direktur SDM dan Umum Hendry Naldi serta Direktur Teknik Hosadi A Putra di Mapo

  • Kamis, 28 Mei 2020 12:08

    SBSD Minta Pengawas Ketenagakerjaan Sumut Sidak PT. Pelindo I & PT. SDM

    PT. Sentral Daya Madani wajib mematuhi UU Ketenagakerjaan terkait Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Pengamanan (Satpam) Di BUMN PT. Pelindo I (Persero).

  • Sabtu, 29 Feb 2020 05:29

    Bupati Zahir Teken Penlok di Hadapan Gubsu dan Dirut Pelindo I

    Bupati Batu Bara Ir.H. Zahir, M.AP Tandatangani Penetapan Lokasi (Penlok) pengembangan Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di hadapan Gubsu Edy Rahmayadi dan Direktur Utama

  • Selasa, 24 Sep 2019 22:14

    Pelindo 1 Kuala Tanjung Kenalkan Pelabuhan Pada Anak Sekolah Dasar

    Pelindo I Kuala Tanjung sebagai BUMN kepelabuhanan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, melalui Dinas Pendidikan memberikan edukasi pada anak-anak Sekolah Dasar (SD) sebanyak 50 siswa/i

  • Rabu, 11 Sep 2019 23:11

    Aksi Lanal Mataram "NGEPRANK" GM Pelindo Lembar di Acara Donor Darah HUT TNI AL Ke-74

    Dalam rangka memperingati HUT TNI AL Ke-74 Tahun 2019, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah (PMI UDD) Kabupaten Lombok Barat, menggela

  • Jumat, 30 Agu 2019 13:30

    Kumpulkan PBB Rp126 M Satu Malam, Wali Kota Apresiasi WP

    Pemko Medan melalui Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan berhasil mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp126 Miliyar dalam satu malam.Acara pertemuan Pemko Med

  • Jumat, 23 Agu 2019 15:43

    Penanaman 5000 Bibit Pohon Mangrove Menuju Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Green Port)

    Penanaman pohon mangrove di pesisir pantai dapat menciptakan Pelabuhan Hijau atau Green Port yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia khususnya masyarakat di pesisir pantai.Hal ini disampaikan ol

  • Sabtu, 06 Apr 2019 03:06

    Kekhawatiran Prabowo yang Tak Berarti, Pelabuhan dan Bandara Masih Milik Negara!

    Capres nomor urut 02 Prabowo merasa khawatir terkait hadirnya pihak asing di Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa dirinya menyayangkan pihak asing yang menguasai sektor bandara hingga pelabuhan. Awalny

  • Rabu, 06 Feb 2019 16:06

    Kapolri Pimpin Upacara Dalam Rangka HUT SATPAM Ke-38

    Kapolri Jenderal Pol. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D pimpin upacara dalam rangka HUT Satpam ke-38 Tahun 2018. Dilaksanakan di Auditorium PTIK Rabu, 6 Februari 2019.Mengawali Upacara dilaksanak

  • Kamis, 15 Nov 2018 07:15

    Panglima TNI Terima Audiensi Komisaris Utama PT. Pelindo I

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima audiensi Komisaris Utama PT. Pelindo I, Prof. Dr. Rafly Harun, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2018).Pada pertem

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak