Jumat, 24 Sep 2021 23:06

KC FSPMI KSPI Palas Sesalkan Dugaan Pemotongan Honor TKS Sekretariat DPRD Palas

Palas (utamanews.com)
Oleh: Sam
Minggu, 10 Mei 2020 06:30
Maulana Syafii
Ketua KC FSPMI KSPI Kabupaten Padang Lawas/Tabagsel, Maulana Syafii.
Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KC FSPMI KSPI) Kabupaten Padang Lawas (Palas), menyesalkan peristiwa dugaan pemotongan honor sebanyak 88 orang pekerja Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas.

Informasi ini diketahui Pengurus KC FSPMI KSPI Kabupaten Palas, setelah membaca sejumlah pemberitaan dari salah media online dan pesan berantai yang beredar di daerah Kabupaten Palas, Sabtu 09/05/2020).

"Kami sangat menyesalkan adanya peristiwa dugaan pemotongan honor terhadap sebanyak 88 orang pekerja TKS di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Palas, dengan jumlah potongan sebesar Rp 350.000 perorang pekerja TKS," ujar Ketua KC FSPMI KSPI Palas, Maulana Syafii, kepada media, Sabtu (09/05/2020), menanggapi pemberitaan yang beredar.


Menurut dia, dugaan tindakan ini dinilai tidak mencerminkan rasa kemanusiaan kepada para pekerja TKS, yang seyogyanya mereka menerima honor sebesar Rp.800.000 perbulan perorang pekerja TKS, sesuai perjanjian kerjanya.

"Di satu sisi, kami melihat dugaan tindakan pemotongan tidak harusnya terjadi, mengingat besaran upah pekerja TKS di lingkungan Pemda Palas itu masih jauh dari ketentuan besaran UMK Kabupaten Palas tahun 2020, yaitu sebesar Rp 2.735.827 perbulan," ungkapnya.

Di sisi lain, ketidak mampuan anggaran APBD Palas TA 2020, untuk pembayaran honor TKS di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Palas yang kini junlahnya sebanyak 130 orang pekerja TKS, tidak lantas memotong honor para pekerja TKS yang sebanyak 88 orang untuk diberikan kepada sebanyak 42 orang pekerja TKS yang baru ditambah.

"Apalagi dugaan tindakan semena-mena ini terjadi pada saat pandemi Covid 19, yang setiap orang terkena dampaknya. Kami berpikir, seyogyanya penambahan jumlah pekerja TKS di lingkungan Sekretariat DPRD Palas, sudah semestinya direncanakan penganggaran pembayaran honornya secara matang dan seksama, sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan," katanya.


"Jikalau dugaan peristiwa naif ini benar terjadi, tentunya telah terjadi dugaan perbuatan penghisapan manusia atas manusia di lingkungan Pemda Palas. Pasalnya, besaran honor yang seharusnya diterima oleh TKS sebesar Rp 800.000 perorang perbulan masih jauh dari ketentuan UMK Kabupaten Palas tahun 2020.Eh, ini malah diduga dilakukan pula pemotongan atas honor yang tidak seberapa itu. Bukankah indikasi ini menunjukkan telah terjadi proses perbudakan atas manusia milineal," sergahnya.

Untuk itu, Pengurus KC FSPMI Kabupaten Palas mendesak kepada jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Palas kiranya dapat melakukan klarifikasi atas dugaan peristiwa yang tidak manusiawi ini dan diharapkan dapat memberikan hak upah honor TKS sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, kendati jumlahnya masih jauh dari kata Upah Layak sesuai amanat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

"Marilah kita jadikan para pekerja TKS di lingkungan Pemda Palas khususnya, maupun para pekerja/buruh yang mencari penghasilan yang layak di daerah Kabupaten Palas ini, benar-benar kita jadikan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Jangan kita jadikan mereka menjadi semakin panjangnya barisan buruh di daerah yang bervisi misi BERCAHAYA ini," harapnya.
Editor: Adjie

T#g:DPRD PalasHonorer
Berita Terkait
  • Kamis, 26 Agu 2021 18:26

    Walikota Akui Belum Semua Honorer Pemko Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

    Guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur dan Walikota Binjai tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Binjai, Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah M.AP, menghadir

  • Selasa, 06 Jul 2021 16:36

    Merasa Didiskriminasi, Marpaulina Simamora Adukan Nasibnya ke Wakil Pimpinan DPRD Medan

    Merasa mendapat perlakuan diskriminasi dari Kepala Sekolah di tempatnya mengajar, di SDN 064959, Marpaulina Simamora S.pdK warga Jalan HM Joni yang merupakan seorang Guru Honor Agama Kristen, mengaduk

  • Jumat, 18 Jun 2021 19:38

    KPI Tanjungbalai Soroti Dugaan Pemotongan Gaji Honorer di Disporapar

    Adriansyah Ketua KORPS PEMUDA INDONESIA (KPI) Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa pemotongan gaji honorer yang diduga dilakukan oleh Kadis Disporapar Tanjungbalai."Itu gaji mereka, kenapa harus ada dip

  • Kamis, 10 Jun 2021 17:00

    Honorer di Lingkungan Dinas Disporapar Tanjungbalai Keluhkan Pemotongan Honor

    Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Pariwisata Kota Tanjungbalai, diduga melakukan Pemotongan Gaji Puluhan Staf Honorer di Lingkungan Dinas Disporapar Tanjungbalai. Tidak tanggung-tanggung, pemotongan Ga

  • Senin, 24 Mei 2021 23:24

    Bupati Sergai Sidak di Kantor Camat Sipispis dan Tebing Syahbandar

    Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan para ASN serta melihat kinerjanya khususnya pada pelayanan publik, Bupati Sergai H. Darma Wijaya melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di kantor Camat Sipispis, Senin (24/5/2021) pagi.

  • Rabu, 17 Mar 2021 13:17

    PGRI Minta Wali Kota Medan Terbitkan SK Guru Honorer

    Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE menerima Audiensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Balai Kota, Selasa (16/3). Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga membahas tentang upaya penin

  • Rabu, 30 Des 2020 23:20

    Prof Djohar Arifin: Sosialisasi Penerimaan "Satu Juta Guru Honorer" sangat minim

    Usulan formasi dari Pemerintah Daerah terkait pendaftaran rekruitmen "Satu Juta Guru Honorer" jelang satu hari batas masa pendaftaran, dinilai masih belum memuaskan.Agar dapat mencapai hasil yang diha

  • Selasa, 08 Sep 2020 15:58

    Pemprov Sumut Terima Aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima aspirasi 57 orang guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+). Antar

  • Selasa, 28 Jul 2020 10:58

    Video Konferensi Pers Polres Labuhanbatu, Pengungkapan Kasus Ribuan Butir Psikotropika Melibatkan Honorer RSUD

    Sat Narkoba Polres Labuhanbatu di bawah komando AKP Martualesi Sitepu, SH. MH, berhasil mengungkap kasus peredaran penyalahgunaan ribuan butir obat - obatan keras psikotropika golongan empat (4) dan m

  • Selasa, 18 Jun 2019 17:18

    Habiskan Rp120 Milyar per tahun, Gubernur Sumut akan "putus kontrak" honorer Pemprovsu

    Adanya penerimaan tenaga honorer di zaman Gubernur sebelumnya terkesan kental dan sarat dengan berbagai kepentingan dan hanya memikirkan keuntungan pribadi, alau jelas-jelas surat edaran Menteri PAN-R

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak