Banyak warga miskin di kota Medan, tidak mampu untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta yang ada di kota Medan. Pasalnya, mahalnya biasa uang sekolah swasta saat ini, belum lagi buku pelajaran sekolah yang diperjual belikan oleh pihak sekolah menambah beban warga miskin untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang tingkat SMP atau SMA/SMK.
Seperti yang dikeluhkan oleh Dewi (35), janda 4 anak yang tinggal di jalan Brigjen Katamso, kepada wartawan, Senin(13/7) menyebutkan, dirinya saat ini sangat mengeluhkan mahalnya biaya kebutuhan sekolah di Swasta. Dirinya yang memiliki 4 anak, saat ini 2 orang anaknya sudah bersekolah di salah satu sekolah swasta dekat daerah tempat dia tinggal. Dan tahun ini anaknya yang ketiga akan masuk ke sekolah tingkat pertama, karena tidak lulus testing sekolah negeri, terpaksa, demi memperjuangkan pendidikan anaknya tersebut, dia harus menyekolahkan anaknya disekolah swasta tempat abang dan kakaknya bersekolah.
"Berat sekali bang tahun ini, saya hanya bekerja serabutan, setelah ditinggal pergi suami saya, terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, saya harus bekerja sebagai pencuci pakaian tetangga, agar kami dapat tetap bertahan hidup, karena mantan suami saya tidak ada meninggalkan harta saat pergi meninggalkan kami," keluhnya.
Janda ini masih tinggal mengontrak di rumah kontrakan milik br.Sihombing ini berharap ada perhatian Pemerintah Kota Medan untuk membantu mereka yang hidup miskin, dengan cara meringankan pendidikan anak-anaknya, seperti dapat bersekolah di Sekolah milik Pemerintah, mengingat jika dia memaksakan anaknya yang ketiga bersekolah di Swasta, dia khawatir tidak mampu untuk menyelesaikan sekolah anaknya hingga lulus, mengingat kondisi ekonomi
Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua Lembaga Wartawan Indonesia(LWI) Sumut, Jhon Girsang, meminta hendaknya Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan Medan, dapat terjun langsung mendata kembali warga miskin yang ada di wilayah Kota Medan, agar nantinya jangan ada ditemukan anak warga masyarakat Medan yang miskin tidak bersekolah ataupun putus sekolah, karena orangtua mereka tidak ada biaya.
"Ada sekolah milik Pemerintah, sebaiknya ada upaya Pemko untuk dapat memasukkan anak-anak miskin tersebut bersekolah di sekolah milik Pemerintah, karena anak merupakan aset bangsa ini. Jangan ada kita lihat anak-anak putus sekolah dikarenakan ketidak adaan biaya orangtua mereka. Sementara saat ini Pemerintah Pusat telah mengeluarkan anggaran besar untuk pendidikan di seluruh Provinsi dan Kota di Indonesia," katanya.
Saat ditanya terkait penerimaan murid baru tahun ini yang diduga tidak bersih, Girsang mengatakan sangat menyayangkan jika dalam penerimaan peserta anak didik baru (PPDB) Tahun 2015 ini, masih ada permainan curang lewat titipan atau sebagainya, yang pengaruhnya juga kepada siswa miskin yang pintar namun karena tidak memiliki uang, maka namanya menjadi tidak lulus, atau sengaja digagalkan oleh pihak sekolah.
"Jika sudah begini, siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan warga miskin tersebut. Nah, jika tidak lulus, apakah anak tersebut masih dapat diterima di sekolah milik Pemerintah atau jika di sekolah swasta, bagaimana tanggung jawab Pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bebas dari kebodohan di Indonesia khususnya di Medan, Sumatera Utara," pungkasnya. (Irwan Manalu)