Warga Miskin Mengeluh Tidak Sanggup Daftarkan Anak Ke Sekolah Swasta
MEDAN (utamanews.com)
Selasa, 14 Jul 2015 09:53
Irwan Manalu
Banyak warga miskin di kota Medan, tidak mampu untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta yang ada di kota Medan. Pasalnya, mahalnya biasa uang sekolah swasta saat ini, belum lagi buku pelajaran sekolah yang diperjual belikan oleh pihak sekolah menambah beban warga miskin untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang tingkat SMP atau SMA/SMK.
Seperti yang dikeluhkan oleh Dewi (35), janda 4 anak yang tinggal di jalan Brigjen Katamso, kepada wartawan, Senin(13/7) menyebutkan, dirinya saat ini sangat mengeluhkan mahalnya biaya kebutuhan sekolah di Swasta. Dirinya yang memiliki 4 anak, saat ini 2 orang anaknya sudah bersekolah di salah satu sekolah swasta dekat daerah tempat dia tinggal. Dan tahun ini anaknya yang ketiga akan masuk ke sekolah tingkat pertama, karena tidak lulus testing sekolah negeri, terpaksa, demi memperjuangkan pendidikan anaknya tersebut, dia harus menyekolahkan anaknya disekolah swasta tempat abang dan kakaknya bersekolah.
"Berat sekali bang tahun ini, saya hanya bekerja serabutan, setelah ditinggal pergi suami saya, terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, saya harus bekerja sebagai pencuci pakaian tetangga, agar kami dapat tetap bertahan hidup, karena mantan suami saya tidak ada meninggalkan harta saat pergi meninggalkan kami," keluhnya.
Janda ini masih tinggal mengontrak di rumah kontrakan milik br.Sihombing ini berharap ada perhatian Pemerintah Kota Medan untuk membantu mereka yang hidup miskin, dengan cara meringankan pendidikan anak-anaknya, seperti dapat bersekolah di Sekolah milik Pemerintah, mengingat jika dia memaksakan anaknya yang ketiga bersekolah di Swasta, dia khawatir tidak mampu untuk menyelesaikan sekolah anaknya hingga lulus, mengingat kondisi ekonomi
Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua Lembaga Wartawan Indonesia(LWI) Sumut, Jhon Girsang, meminta hendaknya Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan Medan, dapat terjun langsung mendata kembali warga miskin yang ada di wilayah Kota Medan, agar nantinya jangan ada ditemukan anak warga masyarakat Medan yang miskin tidak bersekolah ataupun putus sekolah, karena orangtua mereka tidak ada biaya.
"Ada sekolah milik Pemerintah, sebaiknya ada upaya Pemko untuk dapat memasukkan anak-anak miskin tersebut bersekolah di sekolah milik Pemerintah, karena anak merupakan aset bangsa ini. Jangan ada kita lihat anak-anak putus sekolah dikarenakan ketidak adaan biaya orangtua mereka. Sementara saat ini Pemerintah Pusat telah mengeluarkan anggaran besar untuk pendidikan di seluruh Provinsi dan Kota di Indonesia," katanya.
Saat ditanya terkait penerimaan murid baru tahun ini yang diduga tidak bersih, Girsang mengatakan sangat menyayangkan jika dalam penerimaan peserta anak didik baru (PPDB) Tahun 2015 ini, masih ada permainan curang lewat titipan atau sebagainya, yang pengaruhnya juga kepada siswa miskin yang pintar namun karena tidak memiliki uang, maka namanya menjadi tidak lulus, atau sengaja digagalkan oleh pihak sekolah.
"Jika sudah begini, siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan warga miskin tersebut. Nah, jika tidak lulus, apakah anak tersebut masih dapat diterima di sekolah milik Pemerintah atau jika di sekolah swasta, bagaimana tanggung jawab Pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bebas dari kebodohan di Indonesia khususnya di Medan, Sumatera Utara," pungkasnya. (Irwan Manalu)
Berita Terkait
-
Senin, 29 Jan 2024 03:49
Haddad Alwi Bersholawat Bersama Ribuan Emak-Emak Siantar Simalungun, Dukung Dedy Ritonga dan Boy Warongan
Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Dapil Sumut 3 nomor 10 Dedy Gunawan Ritonga ST MM dan Caleg PAN DPRD Sumut Dapil X (sepuluh) nomor 1 Boy Iskandar Warongan S.Sos, MSP hadirkan Haddad Alwi dan
-
Rabu, 16 Agu 2023 16:36
Sogok Meraih Predikat WTP?
Meski masa kepemimpinannya tinggal menghitung hari, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi masih terus menebar kontroversi "asbun." Terbaru, saat Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) meraih opini wajar
-
Senin, 14 Agu 2023 19:54
Kabupaten Taput Satu-Satunya Kepala Daerah Raih Opini WTP 9 Kali Berturut
Berturut-turut setiap tahunnya, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si menerima penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Daerah Taput meraih Prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecuali
-
Senin, 14 Agu 2023 13:34
Wali Kota dr Susanti Ikuti Kick Off menuju Sepuluh Tahun Berturut-turut Opini WTP Laporan Keuangan Pemprovsu
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri acara kick off menuju Sepuluh Tahun Berturut-tirut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera utar
-
Jumat, 28 Jul 2023 22:18
Kemhan-TNI Raih WTP dari BPK, Menhan Prabowo: Ini Pertanggungjawaban atas Amanat Negara kepada Pemerintah
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2022 di Kemhan, Jakarta, Rabu (26/7).Pemeriksaan atas Laporan Keuang
Berita Terbaru
Pendidikan | 22 jam laluBabinsa Koramil 1710-05/Jila Bersama Polsek Jila Berikan Materi Peraturan Baris Berbaris
Pendidikan | 2 minggu laluFinal OlympiAR 2024, 5 Tim Unggulan Siap Adu Gagasan Pertambangan Berkelanjutan
Pendidikan | 4 minggu laluPj Gubernur Hassanudin Harapkan Hasil Program Beasiswa Magister Ilmu Kedokteran USU Maksimal
Pendidikan | 4 minggu laluPeduli Pendidikan, Babinsa Koramil 1710-02/Timika Melaksanakan Komsos dengan Sekolah
Berita Pilihan
-
PM Japan Lantik 3 Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
4 minggu lalu
-
Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP USU Ajarkan Pentingnya Perilaku Hidup Bersih & Sehat Sejak Dini
5 bulan lalu
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
