Bawaslu ajak Pemuka Agama tidak terima sumbangan dari Petahana
JAKARTA (utamanews.com)
Senin, 28 Sep 2015 06:55
Nelson Simanjuntak, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengatakan masyarakat Indonesia di masa kini cenderung permisif terhadap politik uang, karena secara moral hal itu belum dianggap sebagai sebuah kejahatan.
"Pada awalnya masyarakat masih malu-malu menerima uang dari peserta pilkada, namun saat ini warga sudah terang-terangan," ujar Nelson saat konferensi pers PGI terkait pilkada di Gedung PGI, Jakarta, Minggu (27/9/2015).
Baca juga:
Nelson melanjutkan ini terjadi karena masyarakat, secara moral, tidak menganggap itu sebagai kesalahan. Apalagi, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak cukup kuat untuk mencegah atau menindak hal tersebut.
Bawaslu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa jika menemukan kejadian politik uang ini, karena memang tidak diatur dalam undang-undang pilkada.
"Jadi, kami mendorong pihak kepolisian untuk mengambil tindakan dengan menerapkan Pasal 149 KUHP yang berisi tentang ancaman pidana bagi para pemberi dan penerima uang dalam pemilu," kata Nelson.
Pasal 149 KUHP itu sendiri berbunyi (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Selain itu, Bawaslu juga mengimbau lembaga dan tokoh-tokoh agama untuk memberikan pesan-pesan moral kepada umatnya sebagai pemilih dalam pilkada, agar menegakkan proses pemilu yang bermoral dan bermartabat.
Karena, kata Nelson, hukum positif di Indonesia belum cukup bisa mengatur seluruh tindak tanduk masyarakat. "Perlu ada norma agama sebab peran negara saja tidak cukup," katanya.
Bawaslu juga mengajak semua lembaga agama di Indonesia untuk netral dan tidak menolak segala bentuk uang ataupun sumbangan dari para calon kepala daerah, baik berstatus petahana maupun tidak.
Konferensi pers di PGI ini dihadiri oleh Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom, Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow, dan pengamat politik Ray Rangkuti. (Ant)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
