BPJS Watch akan awasi kinerja BPJS di Medan Sumut & NAD
MEDAN (utamanews.com)
Selasa, 24 Jun 2014 20:02
(utamanews.com/smsn)
Launching BPJS Watch Sumut di Medan, 23/6/14
Dipicu oleh maraknya penyimpangan dalam pemanfaatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di lapangan, sekumpulan aktifis buruh dan relawan pekerja sosial di Medan bersatu dalam wadah koordinasi untuk mengawasi pelaksanaan BPJS di wilayah Sumut.
Organisasi yang pertama kali didirikan di Jakarta ini bernama BPJS Watch. Untuk wilayah Sumut dan NAD memiliki sekretariat di Jalan KL Yos Sudarso No.21, kelurahan Mabar, kec. Medan Deli. BPJS Watch Sumut dipimpin oleh 4 Koordinator, yakni Usaha Tarigan (Koordinator Wilayah Sumut-NAD), Parulian Sinaga (Bidang Advokasi), Amin Basri (Bidang Konsolidasi) dan Josen Sinaga (Bidang Data).
Baca juga:
Sementara untuk wilayah kota Medan, dipimpin oleh Maratur Sinaga (Koordinator kota Medan), Moses (Bidang Advokasi), Samson Sihombing (Bidang Konsolidasi) dan Irwan Manalu (Bidang Data).
Perkenalan BPJS Watch Sumut ini dilaksanakan di jalan AH. Nasution, Senin 23 Juni oleh German Anggent dan Timbul Siregar dari BPJS Watch Nasional di Jakarta dalam diskusi publik bertema "Ayo sama-sama awasi BPJS-1 Kesehatan (Mulai 1 Januari 2014) dan BPJS-2 Ketenaga kerjaan (mulai 1 Juli 2015)."
Sebagai gebrakan pertama pengusutan kasus penyimpangan BPJS di wilayah Sumut, BPJS Sumut mengekspos 2 kasus yang sedang ditangani, yakni :
1. Di PTPN II Tanjung Morawa, dimana manajemen perusahaan tiap bulan memotong uang Jamsostek dan Uang Pensiun dari gaji tenaga kerja setiap bulannya, namun ketika yang bersangkutan pensiun uangnya raib entah kemana.
2. Di 9 kebun (rayon tengah) PTPN 2 yang terdiri atas Bukit Lawang, Tanjung Keliling, Marike, Bekiun, Padang Blarang, Tanjung Beringin, Gohor Lama, Besilam, PKS Gohor Lama, status pekerjanya sampai sekarang tidak jelas. Jumlahnya sebanyak 2800 pekerja.
Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Pusat dalam ekspose kasus menyatakan di seluruh Indonesia, permasalahan BPJS kesehatan mayoritas adalah masih dibatasinya kuota kamar bagi peserta BPJS oleh pihak rumah sakit. Rumah Sakit mengutamakan penanganan pasien umum daripada peserta BPJS, terutama yang memberikan panjar untuk kamar pasien.
"Untuk itu, BPJS Sumut diminta untuk melakukan kerja-kerja sosial mendampingi atau membantu masyarakat yang terzholimi dalam praktek penggunaan BPJS, peduli dan konsern terhadap permasalahan BPJS di lapangan", ujarnya.
BPJS Watch menilai potensi penolakan pasien miskin oleh rumah sakit akan semakin banyak ke depannya. Mungkin tidak dengan cara ekstrem tapi dengan memberikan pelayanan ala kadarnya.
Hal ini diperkirakan berdasarkan fakta bahwa secara regulasi, pemerintah belum sepenuh hati meng’cover’ jumlah orang miskin menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Di APBN 2014, pemerintah hanya mengalokasikan 86,4 juta rakyat miskin menjadi peserta PBI. Padahal BPS 2011 dan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kantor Wakil Presiden RI menyatakan jumlah orang miskin ada 96,7 juta. Ada 10,3 juta rakyat miskin yang masih dibiarkan oleh negara, tidak mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan
"Saat ini, dalam proses perundingan APBN-P, Kementrian Sosial malah mengusulkan untuk merevisi jumlah rakyat miskin yang masuk menjadi peserta PBI, dari 86,4 juta menjadi 80,2 juta. Ada 6,2 juta rakyat miskin yang dibuang dari daftar penerima bantuan BPJS. Jadi total masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam BPJS Kesehatannya sebanyak 16,8 juta orang", tambah Timbul.
BPJS Watch juga mendorong perubahan Permenkes No.69 tahun 2013 tentang biaya Inasibijis dan kapitasi. Pelayanan ala kadarnya terhadap pasien BPJS saat ini juga dipicu oleh aturan yang dinyatakan dalam Permenkes tersebut, yakni biaya Inasibijis dan Kapitasi yang sangat murah sehingga pihak rumah sakit merugi dan tidak bisa profit. (jhon/smsn/irwan)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
