Kritikan dilontarkan sejumlah anggota, termasuk Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra ST, saat menggelar Sidang Paripurna Pembahasan Ranperda R-APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (23/11). 

Selain itu, Syarif Sitepu dari Fraksi PDI-P juga meminta sikap dari Pemko Binjai terkait anggaran taktis yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara wajar. 

Saran dan masukan Syarif Sitepu disambut Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra. Menurutnya, DPRD pernah mengusulkan anggaran taktis mencapai Rp 4,4 miliar dan disetujui 2,3 miliar. 

Namun, kata H Kires (sapaan H Noor Sri Syah Alam Putra) anggaran itu tidak memenuhi dan harus ditambah.

"Sejauh ini kami melihat pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin belum optimal. Masih banyak masyarakat miskin yang takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya," kata Ketua DPRD Binjai.

Kires juga menyebutkan, dirinya sering membawa pasien miskin untuk berobat ke RSU Dr Djoelham tetapi pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dititipkan. 

"Saya alami sendiri, pasien yang saya bawa kalau gak game, ya dirujuk. Inikan luar biasa. Seharusnya kita layani mereka sesuai Undang Undang, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Dasar hukumnya jelas, jadi jangan takut menggunakan anggaran itu," tegas Kires. 

Sementara itu, Wakil Walikota Binjai H Rizky Yunanda Sitepu, terkesan ogah dikonfirmasi perihal kritikan anggota dewan. "Pak Sekda kalian wawancarai, masak aku kalian wawancarai," kata Rizky. 

Sikap Rizky yang menolak wawancara pun disambut oleh pengamanan melekat padanya. Sejumlah pengaman langsung membuat pagar betis dan mendorong wartawan dengan melebarkan tangan mereka. 

Sikap petugas pengamanan Rizky yang bersikap layaknya mengamankan Presiden itu, akhirnya menyulitkan wartawan untuk wawancara lebih lanjut.

Sementara, Rizky langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan gedung dewan