Doni menyebutkan, telah waktunya DPRD Tapanuli Tengah diberi "kartu kuning" sebagai bentuk peringatan keras atas dugaan berbagai kebobrokan yang pertontonkan oknum legislatif Tapteng belakangan ini.

Salah satunya polemik seputar HUT ke-80 Kabupaten Tapanuli Tengah yang sedang mencuat. Dimana kata Doni, sejumlah anggota DPRD menyampaikan keberatan karena menilai pelaksanaan hari jadi Tapteng ke-80 sudah dilakukan, padahal Anggaran belum disahkan.

Namun, Doni Prabowo justru menilai langkah DPRD tersebut tidak tepat dan cenderung menghambat semangat masyarakat dalam merayakan hari bersejarah Kabupaten Tapanuli Tengah.

‎

‎"Kalau alasannya soal anggaran, seharusnya DPRD tidak menjadikannya dalih untuk mengurangi makna HUT Tapteng. Pemkab Tapteng sudah berupaya semaksimal mungkin dan perayaan sudah terlaksana dengan baik, kemudian dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan itu patut diapresiasi," kata Doni Prabowo, Kamis (28/8/2025).

Doni juga menyampaikan, walau baru enam bulan memimpin pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Lubis telah mulai memberi dampak positif yang nyata bagi masyarakat Tapteng.

‎"Bayangkan, puluhan gedung SD dan SMP yang selama ini tidak pernah tersentuh akhirnya direhabilitasi. Balai Benih Ikan di Sibabangun diperbaiki. Pemkab juga mengadakan mobil pemadam kebakaran yang sudah 5 tahun lebih tidak pernah ada. Bahkan ditambah lagi dua unit armada mobil sampah lengkap dengan kontainer arm roll," ujarnya.

Tokoh pemuda ini juga mengingatkan DPRD Tapteng agar lebih arif dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik.

"‎Sudah saatnya DPRD diberi kartu kuning. Ini bukan hukuman, tapi peringatan keras agar mereka kembali ke jalur semestinya, yakni mendukung setiap langkah yang membawa kebaikan bagi Tapanuli Tengah," pungkasnya