Persoalan dugaan perselingkuhan Kepala Desa (Kades) Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat berinisial NH dengan istri orang lain, tak kunjung usai.
Kabar terbaru, puluhan warga Desa yang sebagian besar emak-emak kembali membuat aksi atau melakukan protes dengan cara menggantungkan Bra wanita di depan Kantor Desa tersebut.
Sontak, apa yang dilakukan oleh emak-emak ini menyita perhatian beberapa kendaraan yang melintas disekitar Kantor Desa.
Dalam aksinya kali ini, warga tetap ingin Kepala Desa tersebut segera dicopot dari jabatannya karena diduga berselingkuh dengan istri orang yang sudah bersuami.
Tak hanya menggantungkan Bra, warga juga membawa spanduk yang bertuliskan "Desa Serapuh Asli Sedang Krisis Moral !!! Akibat Perilaku Kades Yang Tidak Bermoral".
"Sebelumnya sudah tiga kali atribut demo warga dirusak dan dicabut, kini warga kembali memasang baliho dan menggantungkan pakaian dalam wanita," ujar seorang warga bernama Lia, Senin (29/7).
Lia juga menjelaskan jika Bra yang di gantungkan di halaman Kantor Desa Serapuh Asli tersebut sebagai ungkapan kemarahan dan kekecewaan warga yang sebagian besar adalah kaum yang tidak dihargai.
"Digantungkan Bra atau pakaian dalam itu sebagai ungkapan kekecewaan dan kemarahan emak emak yang tidak dihargai oleh Kepala Desa. Jika Kepala Desa ingin berdamai dengan masyarakat, ya silahkan. Namun sampai saat ini tidak ada itikad baiknya," ucap Lia.
Puluhan warga pun berharap kepada Pj. Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, agar segera mencopot Kepala Desa Serapuh Asli.
"Kami harap Bapak Pj Bupati Langkat untuk cepat mencopot jabatan Kepala Desa Serapuh Asli," teriak warga lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Serapuh Asli, Yakup mengatakan, soal aksi warga saat ini, ia menyarankan agar awak media meminta tanggapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
"Baiknya kepada BPD untuk tanggapan aksi ini. Untuk saat ini pelayanaan administrasi surat menyurat masih berjalan normal. Jika sifatnya emergency, kami sampaikan kepada Kades," ujar Yakup.
"Saat itu Pak Camat meminta agar Kepala Desa tidak dulu masuk ke kantor. Kalau ada permasalahan sifat administrasi, kami sebagai perpanjangan tangan untuk meminta tanda tangan ke pak Kades," tutup Yakup.