Kamis, 23 Apr 2026

Seleksi Kartu Prakerja Dianggap Belum Merata

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Iman Minggu, 19 Apr 2020 22:49
Mora Tahan Setiadi Hasibuan
 Istimewa

Mora Tahan Setiadi Hasibuan

Proses seleksi penerima Kartu Pra Kerja dianggap belum merata. Bahkan penerimanya terkesan hanya terpusat di pulau Jawa.

Terkhusus kartu pra kerja yang menjadi program utama corona, stimulus dari pemerintah ini, mayoritas hanya menyasar kepada pekerja di sektor start-up dan unicorn semisal ojek online.

Usai diumumkannya, seleksi tahap satu penerima kartu pra kerja, banyak hujan kritikan yang muncul menyoroti siapa yang bakal menerima kartu pra kerja, padahal program ini sebagai salah satu langkah pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi corona. Salahsatu kritikan datang dari Mora Tahan Setiadi Hasibuan, tokoh masyarakat Labuhanbatu.

"Saya sangat menyayangkan pekerja sektor lainnya khususnya di daerah luput dalam program ini," kata Mora Tahan Setiadi Hasibuan di Rantauprapat, Minggu (19/4/2020).
Mantan Sekretaris MPC PP Kabupaten Labuhanbatu ini berujar, harusnya komisi VIII dan Komisi IX DPR RI memperhatikan hal ini. Dimana saat ini pekerja startup lebih mendapat perhatian. Padahal mayoritas dan jutaan pekerja yang terdampak pandemi corona berada di daerah dan berdomisili di luar pulau Jawa.
Yang lebih mengherankan, kata Mora Tahan, hanya pekerja industri start-up yang lebih mendapat perhatian serius pemerintah. "Bukan kita iri terhadap pekerja start-up, tapi saat ini mayoritas anak bangsa juga banyak bekerja di luar industri start-up, mereka juga terdampak corona," tegasnya.

Menurut Mora, dia akan terus menyuarakan suara anak bangsa yang terkena dampak pandemi covid-19 yang sampai saat ini tidak mendapat perhatian apa-apa. "Kami mendesak DPR RI harus bersikap dalam hal ini, kawal itu pemerintah," katanya.

Selain itu, dia juga mengkritik pihak Project management office (PMO) yang terkesan pilih kasih, dan menyayangkan adanya desas-desus keberadaan orang-orang dalam struktur PMO yang mayoritasnya berlatar belakang anggota serta pengurus salah satu partai yang notabene Menteri dari partai tersebut yang mengurusi program kartu pra kerja sehingga program pemerintah ini terkesan memiliki agenda nepotisme terselubung.

"Intinya disini, DPR RI Komisi VIII dan IX harus buka mata selebar-lebarnya, banyak-banyak melihat kondisi di bawah dan lebih fokus mengawasi kartu pra kerja ini, khususnya rekrutment pada gelombang kedua nantinya," tegasnya.
busana muslimah
Berita Terkini
gopay later
Berita Pilihan
adidas biggest sale
promo samsung
flash sale baju bayi
wardah cosmetic
cutbray
iklan idul fitri alfri

Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

ramadan sale

⬆️