Tokoh masyarakat Pakpak, Richard Eddy M Lingga, SE., MSP, yang hadir pada peringatan yang dipusatkan di Lapangan Napasengkut, Kota Salak itu mengatakan, seharusnya ada perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang datang menghadiri undangan peringatan HUT tersebut.

"Tidak adanya perwakilan Pemprov Sumut menghadiri acara peringatan HUT itu, sungguh sangat menyedihkan dan mengecewakan kita," ucap anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini kepada wartawan, di Medan, Kamis (03/08/2023).

Richard Lingga sendiri hadir dalam acara tersebut, sebagai wujud apresiasi terhadap undangan Bupati Franc Berhard Tumanggor, sekaligus dirinya menerima cenderamata sebagai salah seorang tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat.

Ketidakhadiran pejabat Pemprov Sumut atau yang mewakili pada peringatan HUT Kabupaten Pakpak Bharat itu, sebut Richard, sekaligus sebagai pembenaran terhadap statementnya beberapa pekan lalu, perihal kurangnya keadilan etnis dalam rekrutmen pejabat di jajaran Pemprov Sumut. 

Menurutnya, Sumut yang terdiri dari 33 kabupaten/ kota dengan multi etnis, di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi, terkesan hanya menonjolkan salah satu etnis dalam menempatkan posisi jabatan struktural di jajaran Pemprov Sumut.

Richard menilai, dari pejabat eselon II yang saat ini ada di Pemprov Sumut, jelas terlihat dominasi etnis dimaksud. Padahal sebagai mantan militer, Edy Rahmayadi selayaknya memahami geopolitik di Sumut.

Sumut, imbuhnya, bukan hanya dibangun oleh satu etnis tertentu dan Sumut selama ini juga dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Dan porsi komposisi pejabat eselon II di Pemprov Sumut seharusnya didasarkan pada kapasitas dan profesionalisme pejabat yang bersangkutan, dan bukan atas dasar like or dislike.

"Indikasi keberpihakan Gubernur Edy Rahmayadi saat ini terhadap etnis tertentu, berdampak pada pembangunan yang tidak merata di seluruh kabupaten/ kota di Sumut, khususnya di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat," ungkap Richard Lingga.

Dia berharap, untuk ke depannya, Gubernur Sumut yang baru nanti, tidak mengulangi apa yang telah dilakukan gubernur sekarang. 

"Rekrutmen pejabat eselon II di Pemprov Sumut harus mencermikan adanya keterwakilan etnis, sesuai dengan keberadaan Sumut sebagai daerah multietnis," ujarnya.

Dalam konteks ini, Richard menyatakan, keberadaan etnis Pakpak juga tidak kalah kualitas SDM dan golongan kepangkatannya dibandingkan dengan etnis lain. 

Sebagai contoh, tambahnya, sosok Hotler Sinamo yang notabene pernah menjabat sebagai Sekdakab Pakpak Bharat, sangat layak dipercaya menjadi pejabat eselon II di Pemprov Sumut.

"Kurang cocok jika Pak Hotler Sinamo, hanya ditempatkan sebagai staf pengajar biasa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Sumut" tuntas Richard.