Perbukitan dan lembah memiliki kekayaan kayu yang tak ternilai banyaknya. 

Disebabkan, masih banyak lokasi di daerah kabupaten Taput yang belum terjamah tangan-tangan yang tak bertanggungjawab. 

Juga, banyaknya Hutan dan pepohonan di Taput yang merupakan salah satu penopang dan tangkapan air di bawah tanah, memberikan kualitas air mineral yang baik di Taput.

Maraknya penebangan kayu, dari kayu alam dan kayu pinus, juga penambahan jumlah luasan lahan konsesi PT.TPL di Taput. 

Memungkinkan berkurangnya kekayaan alam di daerah kabupaten Taput. Sehingga, habitat tumbuhan dan hewan, air, juga mikroba yang di dalamnya akan rusak jika tidak ada pelestarian dan penanganan secara serius.

Dari, pantauan UTAMA NEWS di daerah kabupaten Taput, ada beberapa kecamatan di Taput yang menjadi eksploitasi penebangan kayu besar-besaran oleh pengusaha yang ada di Taput atau di luar Taput. 

Untuk mengolah pohon kayu dalam bentuk gelondongan dan bahan bangunan. Dari lahan hutan negara sampai pada hutan kemasyarakatan masih belum terjaga kelestariannya.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan kepada pemerintah daerah kabupaten Taput, terkait pemberian rekomendasi pengambilan kayu skala besar. Kepada Bupati Taput Drs. Nikson Nababan, MSi, UTAMA NEWS mempertanyakan adanya pemberian rekomendasi tersebut. 

Melalui pesan WhatsApp, Bupati menulis secara singkat, "Coba ke kadis LHK, dia yang tahu teknis", tulis Bupati di pesan WhatsApp menjawab UTAMA NEWS, 7 Februari yang lalu.

Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Heber Tambunan, melalui pesan WhatsApp UTAMA NEWS meminta konfirmasi terkait adanya pemberian rekomendasi penebangan kayu tersebut. Namun, jawaban kepala dinas tidak memiliki pencerahan yang diharapkan publik.

"Kita cek ke lapangan ya", tulisnya, 7 Februari lalu.

Dan, 8 Februari UTAMA NEWS juga mempertanyakan hal tersebut. Namun jawaban yang sama dituliskan di pesan WhatsApp.

"Dicek dulu ke lapangan ya", tulisannya singkat pada pesan WhatsApp.

Jumat (11/02) UTAMA NEWS masih mempertanyakan hal yang sama.

"Horas Pak Kadis,Boa do tanggapan bapak? (Horas Pak Kadis, bagaimana tanggapan bapak?)", tulis UTAMA NEWS di pesan WhatsApp.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak pemerintah kabupaten Taput belum juga memberikan keterangan terkait adanya rekomendasi dari kabupaten Taput untuk penebangan kayu dengan skala besar.

Di pihak lain, Sahala Arfan Saragi aktivis lingkungan dan hutan menanggapi hal lain, terkait SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan). Yang mana, Sahala meminta pihak terkait dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan kehutanan Taput perlu transparan kepada publik terkait dikeluarkannya SPPL.

"Sebaiknya dibuka ke publik, berapa SPPL yang dikeluarkan Dinas Lindup Taput terkait maraknya penebangan kayu. Jika dibuka ke publik, masyarakat bisa mengawasi apabila terjadi kerusakan lingkungan", tulisnya di pesan WhatsApp kepada UTAMA NEWS, Jumat (11/02).

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 

Dasar hukum adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Dan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.