Dengan tegas, Bung Syam Firdaus Jafba, menyoroti hasil ujian tersebut tidak transparan, bahkan terindikasi adanya kecurangan dalam proses seleksinya.

Menurutnya, seleksi yang dilakukan seharusnya sebagai langkah penting menuju akuntabilitas dan kredibilitas dalam seleksi tenaga pendidik. Namun, banyak ditemui di berbagai daerah hasil kelulusan PPPK, khususnya profesi guru, patut dicurigai ada kaitannya dengan permainan orang dalam, entah itu di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Seperti yang diketahui, banyak para peserta yang sejatinya mempunyai nilai yang cukup tinggi saat dilakukan Computer Assisted Test (CAT) dan mendapat sertifikat seleksi kompetensi yang dikeluarkan oleh BKN yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Namun, nilai tersebut berbeda jauh dengan nilai akhir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dari informasi yang diterima, nilai CAT tersebut ditambah dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang tidak diumumkan, serta peserta sendiri tidak melakukan SKTT tersebut dikarenakan tidak adanya pengumuman untuk melakukannya," ujarnya, Selasa (26/12).

Bung Syam menambahkan, indikasi terjadinya manipulasi hasil kelulusan ini karena banyaknya para peserta PPPK Guru yang mengeluh sudah mengabdi bertahun-tahun menjadi guru honorer dan tidak lulus, yang disebabkan tidak adanya keterbukaan informasi terkait SKTT tersebut. Sebagai contoh, tidak transparansinya hal ini terjadi di beberapa tempat seperti Kota Madina, Kabupaten Langkat, dan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Transparansi yang jelas dan komprehensif dari pihak BKN dan BKD adalah kunci untuk memastikan bahwa proses seleksi guru berjalan dengan adil dan objektif. Ia menekankan bahwa informasi yang transparan akan memberikan keyakinan kepada para peserta ujian, lembaga pendidikan, dan masyarakat pada umumnya, sekaligus menghindari adanya dugaan ketidakjelasan yang dapat merugikan integritas sistem seleksi.

Lebih lanjut, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga Ketua Umum Pergerakan Pemuda Nasional (PPN), Syam Firdaus Jafba, menyampaikan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas BKN terhadap hasil ujian PPPK Guru tidak hanya menjadi hak peserta ujian, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral pihak berwenang terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Ia menekankan bahwa proses ini bukan hanya sekadar seleksi, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban terhadap kualitas pendidikan di negara ini.

Dalam kerangka ini, Syam menantang pihak BKN untuk merinci metode evaluasi, kriteria penilaian, dan prosedur perbaikan yang digunakan dalam ujian. Ia berpendapat bahwa pemberian informasi yang rinci akan memungkinkan peserta ujian untuk memahami lebih baik hasil yang diperolehnya dan memperbaiki diri di masa depan. Hasil yang telah diumumkan hari ini dapat dievaluasi menyeluruh. Jika memang indikasi terjadinya kecurangan tersebut terbukti, maka sudah seyogianya pihak-pihak yang terkait membatalkan hasil seleksi tersebut dan mengacu kepada hasil CAT yang sebenarnya, agar aspek keadilan bagi seluruh guru di Indonesia dapat terwujud.

Dengan penuh keyakinan, Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bung Syam, menyimpulkan bahwa transparansi penuh dari pihak BKN tidak hanya menjadi jaminan keadilan bagi para peserta ujian, tetapi juga langkah krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan seleksi guru di Indonesia.