Menurut Souwakil, kerja sama tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk kemudahan pembayaran asperol bagi ASN. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keuangan lokal.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha. Fokus utamanya adalah sektor pertanian, perikanan, perhubungan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, pegawai pemerintah daerah juga menjadi bagian dari pihak yang memperoleh kemudahan melalui program bantuan kredit. Hal ini juga mencakup dukungan terhadap pelaku usaha dan bisnis di segala sektor, termasuk pembangunan infrastruktur daerah.

Proyek-proyek yang dimaksud meliputi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dasar, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya, hingga ke tingkat perdesaan. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam menunjang pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan.

Lebih lanjut, Souwakil menyebut bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT Bank Maluku-Malut Cabang Namrole selama ini dinilai masih kurang optimal. Hal ini menjadi alasan mengapa sekitar 54 persen ASN lebih memilih untuk melakukan kredit melalui PT Bank Modern Ekspres.

Menurutnya, hal ini bukan tanpa sebab. Banyak ASN dan masyarakat yang langsung menyampaikan keluhan terkait pelayanan di Bank Maluku-Malut yang dianggap tidak efektif dan efisien. Akibatnya, mereka beralih ke PT Bank Modern Ekspres yang dinilai lebih responsif.

Meskipun demikian, Bupati Buru Selatan tetap menghormati kontrak kerja sama yang masih berjalan dengan PT Bank Maluku-Malut. Hingga saat ini, hubungan kerja sama tersebut masih berlangsung dan belum dihentikan secara sepihak oleh pemerintah daerah.

Souwakil juga menegaskan bahwa isu yang menyebutkan adanya kontrak politik antara Bupati La Hamidi dan PT Bank Modern Ekspres adalah tidak benar. Ia menyebut informasi tersebut sebagai hoaks dan menyesatkan.

Ia menjelaskan bahwa Bupati memiliki kewenangan penuh untuk melakukan kerja sama dengan pihak mana pun, selama kerja sama tersebut tidak merugikan daerah. Bahkan, kerja sama itu dinilai sebagai upaya strategis yang tidak membebani keuangan daerah.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pengembangan layanan perbankan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kerja sama tersebut, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan PT Bank Modern Ekspres.

Pada akhirnya, kemitraan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Buru Selatan. Dengan demikian, kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.