Terkait hal tersebut, Ketua Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Binjai, H Hery Dani Lubis, ikut angkat bicara terkait adanya penyesuaian harga BBM itu.

Menurutnya, apakah tidak ada alternatif kebijakan lain yang bisa diambil selain mencabut atau mengurangi subsidi terhadap harga BBM agar masyarakat tidak merasa berat menghadapi beban kehidupan?

"Problemnya ekonomi masyarakat kita baru saja terpukul dampak dari pandemi Covid-19. Artinya banyak yang kena PHK, Pengangguran meningkat, income penduduk menurun, daya beli menurun, dan angka kemiskinan tentu saja meningkat," ungkap Hery Dani, Selasa (13/9) seraya mengatakan bahwa kongkritnya terjadi kenaikan harga sebagai akibat subsidi terhadap harga dikurangi. 

Tidak hanya itu, lanjutnya, dengan adanya kenaikan harga BBM, tentunya masyatakat kembali terpukul dan tentu hidupnya semakin tertekan.

"Kenapa demikian? Karena dampak naiknya BBM diikuti dengan kenaikan harga barang barang lainnya seperti Cabe, bawang, ikan, dan lainnya biasanya akan menyusul. Sebab perpindahan barang dari produsen, pengecer hingga ke konsumen secara otomatis biaya transportasi ujung ujungnya bertambah besar," katanya. 

Sebagai Ketua MD KAHMI Kota Binjai, ia juga berharap agar Pemerintah berempati kepada kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menetapkan atau mengambil kebijakan yang elegan, populis dan konsisten berpihak kepada kaum dhuafa tersebut. 

"Disini pentingnya political Will bersandar kepada Pasal 33 ayat 4 UUD '45 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat," ungkapnya.

Hery Dani juga menegaskan, dengan adanya penyesuaian harga BBM, tentu hal itu merupakan ujian bagi Pemerintah (eksekutif dan legislatif) memprioritaskan keberpihakannya kepada kaum dhuafa atau kaum berpunya. 

"Keberpihakan harus diarahkan kepada masyarakat miskin (dhuafa) tersebut. Bantuan berupa BLT, itu sifatnya kan sementara, tidak merupakan solusi terbaik. Hemat saya, sebaiknya proyek proyek mercusuar yang menguras keuangan negara sebenarnya bisa ditunda seperti pembangunan Ibukota negara (IKN) dan proyek raksasa lainnya kan masih bisa ditunda. Artinya, fokus kepada proyek proyek yang lebih prioritas. Menentukan skala prioritas proyek apa yang mesti didahulukan itu perlu kecermatan, kehati hatian. Begitu juga dalam penambahan hutang negara jangan terkesan 'ugal ugalan'. Dengan kenaikan BBM ini, rakyat kecil (wong cilik) yang selalu paling rentan terpukul? Sdah hidup susah, ditambah lagi beban kesulitan menghadapi kehidupan ini," urainya dengan nada kecewa. 

Untuk itu, Hery Dani kembali menegaskan, lagi lagi dalam hal Kenaikan harga BBM harus diperhitungkan dengan matang agar tidak membebankan masyarakat kecil yang memang bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama untuk harga BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite yang mengalami kenaikan Rp 10.000/liter di Sumatera Utara dan Provinsi lainnya dirasa berat, apalagi pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan Bahan Bakar tersebut.

"Menurut hemat saya, untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam dan ditinjau ulang proyek proyek raksasa yang menyedot anggaran sangat besar dengan kebijakan penundaan sampai kondisi ekonomi stabil dan layak untuk tepat timingnya dilaksanakan," ujar Hery Dani Lubis. 

Pria yang juga merupakan Dosen di salah satu Universitas di Sumatera Utara ini juga mengatakan, seharusnya Pemerintah harus lebih kreatif meningkatkan pendapatan negara dan membuka lapangan kerja agar daya beli masyarakat meningkat serta berupaya menjaga stabilitas moneter agar inflasi tidak meningkat.

"Kita bukan tidak setuju dengan program ibukota negara yang baru, tetapi jangan terkesan 'dipaksakan' dimana kondisi ekonomi lagi defisit. Tentunya beban utang akan ditanggung anak cucu kita," ungkap Hery Dani Lubis. 

Lebih lanjut dikatakan Hery Dani, sebagai Ketua MD KAHMI Binjai periode 2021-2026, dirinya merasa yakin para elit kita yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan banyak pakarnya serta berpengalaman dan sudah pasti lebih tinggi ilmunya, akan meninjau ulang kenaikan BBM tersebut. 

"Menurut hemat saya, berdasarkan laporan APBN Kita edisi Agustus 2022, realisasi utang pemerintah pada Juli 2022 yang sebesar Rp. 7.163,12 triliun tersebut setara dengan 37,91% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi umum pada keseluruhan 2022 akan mencapai 5,2%. Sementara inflasi inti diperkirakan bisa menembus level 4,15%," demikian kata Hery Dani Lubis diakhir ucapannya.