Sinyal dari pemerintah ini diungkapkan Luhut Panjaitan agar masyarakat bersiap seandainya pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Pasalnya, subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun telah membebani APBN.

IMM Kota Ambon kota Ambon menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

Hamja Loilatu selaku Ketua Umum IMM Kota Ambon menyatakan, sangat djolim jika negara memberikan statement subsidi adalah beban negara, kita ketahui bersama bahwa  salah satu hal yang mempengaruhi inflasi ekonomi adalah kenaikan harga BBM.

"Dapat dipastikan jika harga BBM naik maka akan berdampak pada tingginya harga bahan bahan pokok. Ditambah lagi pasca pandemi Covid-19, masyarakat masih merangkak untuk menstabilkan ekonominya", ujarnya, Selasa (30/8).

"Kebijakan negara dalam menaikan Bahan Bakar minyak/BBM adalah praktek kejoliman Negara terhadap rakyatnya sendiri", tegasnya.

Subsidi jika dikaji lebih dalam, katanya, bahwa subsidi itu adalah bukti pemerintah dalam membantu masyarakat kecil. Harusnya pemerintah lebih bijaksana dalam menghadapi perubahan ekonomi,bukan malah beralibi bahwa subsidi menjadi Beban APBN kita.

Sudah jelas dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1,bumi air dan kekayaan alam di dalamnya dikelola oleh negara dan di pergunakan untuk kesejahtraan rakyat.

"Malah negara mengaplikasikan UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 berbanding terbalik, inilah praktek kejoliman yg di tunjukan pemerintah ke rakyatnya sendiri.

"Sejatinya tanggungjawab pemerintah adalah menciptakan kesejahtraan ekonomi yang seluas luasnya kapada rakyat bukan hadir untuk memiskinkan rakyatnya sendiri lewat kebijakan yang jolim ini," ucapnya.

"Maka sebagai bentuk protes IMM Kota Ambon saya selaku ketua umum, Hamja Loilatu, mengintruksikan kepada seluruh kader dan ketua komisariat Kota Ambon untuk sama sama menolak dan dalam waktu dekat kita akan gruduk seluruh SPBU yang ada di Kota Ambon sebagai bentuk protes kita terhadap negara," pungkas Hamja.