Di Medan Jurnalis Club, 2 peserta Pilkada Medan sepakat jaga Netralitas PNS
MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Utama News
Selasa, 01 Sep 2015 07:06
Dua pasangan calon Walikota Medan menegaskan sikapnya untuk sepakat menjaga netralitas PNS di Pilkada Medan. Meski demikian, soal netralitas ini masih "barang panas" lantaran defenisi suatu netralitas ini sendiri bisa dibilang masih dalam wilayah abu-abu.Demikian jika ditarik sekelumit kesimpulan dalam dialog publik yang mengangkat tema "Netralitas PNS di Pilkada Medan, Mungkinkah?" diselenggarakan Medan Jurnalis Club, Senin (31/8/2015) di Aula Medan Club, Jln Kartini No.36, Medan.
Baca juga:
Dipandu Sahat Simatupang Tempo sebagai moderator, dialog yang meneguhkan profesionalisme jurnalis kota Medan ini, berlangsung panas-dingin serta diwarnai suasana emosional, namun bermartabat. Semua yang hadir dan berbicara sepakat, bahwa netralitas PNS harus dijaga demi kemajuan demokrasi lebih baik di masa depan.
Calon Walikota Medan nomor urut 2, Ramadhan Pohan mengatakan, tentu kemauan dirinya dan pasangannya, semua proses pemilihan kepala daerah berjalan sebagaimana mesti sesuai peraturan.
"Kalau temanya tentang ini tentu lebih baik kandidat lebih banyak mendengar, bukan berbicara. Pastinya sebagai calon walikota, saya dan pasangan saya menginginkan semua proses terlaksana sebagaimana yang sudah diatur. Kita hindari gontok-gontokan. Harus lebih kepada adu program dan adu integritas. Jangan sampai terjadi saling black campain," ujar Ramadhan.
Selain itu, Ramadhan juga menyampaikan komitmen mereka jika terpilih akan melaksanakan lelang jabatan terhadap PNS yang hendak menjadi kepala dinas sesuai undang-undang aparatur sipil negara.
"Saya kira pegawai harus lah netral. Karena pegawai bukan karyawan perusahaan yang bisa diarah-arahkan. Kalau hal seperti itu masih terjadi, sangat disayangkan pola-pola lama terulang kembali. Silahkan rakyat yang menilai, mau perubahan atau status quo?. Kalau ketidak patutan terjadi di depan mata, kami dari REDI (Ramadhan Pohan-Eddy Kusuma) menyerahkan penindakannya ke Panwaslih supaya fair," ujarnya.
Sementara, pasangan calon Wakil Walikota Medan nomor urut 1, Akhyar Nasution juga menegaskan, keinginan dirinya dan pasangannya, Dzulmi Eldin, agar PNS tetap netral dalam kontestasi pilkada Medan. Namun, Akhyar lebih menekankan netralitas tersebut lebih ditekankan serta dipertanyakan kepada PNS yang bersangkutan.
"Kalau kami maunya ya PNS harus netral. Tapi PNS nya itu sendiri yang mestinya ditanya. Karena tentu kami ingin menang secara elegan," tukas Akhyar.
Ahkyar menegaskan, pasangan BENAR (Bang Eldin Akhyar) juga sangat melarang keras cara-cara black campain. Namun, ia menyindir jangan melempar bola sembunyi tangan.
"Kami tidak pernah melakukan black campain. Namun kadang politik ini kan bisa ada permainan melempar bola. Tapi kami tegaskan, pasangan kami adalah orang yang beretika dan bermoral. Tentu akan mengikuti semua aturan yang sudah ditentukan," tukasnya.
Anggota Panwaslih Medan, Uliansyah Nasution menegaskan, dengan personil yang cukup terbatas mereka akan selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan.
"Sudah ada oknum camat yang kita panggil karena diduga ikut mendukung dan mensosialisasikan salah satu pasangan calon. Yang jelas dengan personil terbatas kami selaku pengawas akan semaksimal mungkin melakukan pengawasan," ujar Uli enggan menyebut identitas oknum camat dimaksud, lantaran tidak etis diungkap dalam acara dialog serta pula masih dalam proses penelusuran.
Uli juga menuturkan, sesuai peraturan, mereka juga tidak bisa bertindak lebih. Kewenangan mereka, sebut Uli, hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap PNS yang terbukti terlibat dalam dukung mendukung pasangan calon.
"Mengenai sanksi hukuman kita tidak punya wewenang. Panwaslih cuma bisa memberi rokemendasi. Apakah akan ditindaklanjuti atau tidak sangat tergantung oleh inspektorat pemko setempat," katanya.
Ketua KPU Medan Yenni Chairiah Rambe, juga mengimbau agar PNS tetap fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Kalau PNS terlibat dukung mendukung akan tercipta pengkotak-kotakan di pemerintahan, sehingga pemerintahan tidak sehat dan good governance terganggu," ujarnya.
Yenni mengharapkan peran serta masyarakat banyak dalam mengawasi keterlibatan PNS dalam dukung mendukung pasangan calon.
"Supaya pelaksanaan pilkada terutama dalam kampanye berjalan sesuai aturan. Karena bukan hanya incumbent yang berpotensi membuat PNS tidak netral. Tapi kedua pasangan calon sama potensinya dalam hal itu.
Kami juga harapkan media tetap netral," ujarnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menegaskan, mestinya sangat bisa PNS netral dalam sebuah pagelaran demokrasi. Namun, menurut Abyadi, kuncinya dua, yakni pertama, jika PNS mengenali dirinya sebagai abdi negara sesuai UU No 25 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kedua, jika kandidat yang bertarung juga menganali dirinya sesuai UU pemerintahan daerah.
"Menurut saya netralitas PNS sangat mungkin. Pertama, kalau PNS mengenali dirinya adalah abdi negara, bukan kandidat, abdi publik bukan abdi pasangan calon. Kedua, para kandidat juga harus mengenali diri dan posisinya dimana saat melakukan kampanye atau kegiatan sosialisasi tidak boleh melibat-libatkan PNS," ujarnya.
Kapolresta Medan, Kombes Mardiaz Kusin mengakui, sesuai undang-undang yang baru bahkan lebih rumit lagi dalam penanganan pelanggaran pilkada. "Money politik saja sesuai undang-undang yang baru tidak ada sanksi pidananya. Namun begitu pun sentra Gakkumdu akan memproses pelanggaran-pelanggaran pilkada sesuai ketentuan," ujarnya.
Terkait keterlibatan PNS dalam dukung mendukung, Mardiaz berharap kepada Panwaslih untuk bekerja lebih ekstra.
"Harapan kami panwaslih memproses PNS yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan dukung mendukung kandidat. Namun, kita juga harap hal-hal seperti ini tidak melulu kita ributkan. Karena yang terpenting menurut kami, dari para kandidat harus memberikan program-programnya yang jelas kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mardiaz juga menyatakan kesiapan mereka dalam melakukan pengamanan hingga pelantikan kandidat terpilih.
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Dadang Dermawan mengatakan, hampir tidak ada orde yang tidak mengkaitkan dengan isu netralitas aparatur.
"Yang terjadi sering kali ketidaknetralan membuat birokrasi tersandera dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Akhirnya sumber daya aparatur yang ada menjadi lemah. Mengapa netralitas perlu ditegakkan, yakni untuk menegakkan prinsip-prinsip good goverment dalam negara demokrasi," ujarnya.
Praktisi hukum Sumut, Marasamin Ritonga menyarankan, agar para kandidat lebih menguatkan pendampingan oleh advokat demi meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam proses pilkada.
Sementara, salah seorang PNS yang berdinas di Pemprov Sumut, Parlin Hutagaol mengaku sangat menyayangkan netralitas PNS masih terus dipertanyakan dalam setiap perhelatan demokrasi.
"Aturannya kan sudah jelas dan tegas. Tapi mengapa yang jadi persoalan kok masih saja kami (PNS) jadi komoditas yang dianggap tidak netral. Bingung saya?," tukasnya menggugah.
Parlin yang warga Medan ini, malah mempertanyakan bagaimana andai dia lebih suka terhadap program salah satu padangan kandidat, kemudian mengajak warga lainnya memilih kandidat dimaksud.
"Netral ini kan rumit?. Manakala saya sangat tertarik dengan program pak Eldin misalnya yang kebetelulan PNS. Terus kalau saya gerakkan agar orang memilih dia, apakah itu juga disebut tidak netral?.. Kalau dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemerintah kami tidak adil terhadap semua pasangan calon, mungkin itu bisa lebih dianggap tidak netral?," ujarnya.
Sebelum kegiatan dialog berlangsung, Ketua Panitia Edison Tamba menegaskan, dialog tersebut tidak dalam tujuan menyudutkan pasangan calon tertentu.
"Kegiatan ini demi pembelajaran demokrasi yang lebih baik di masa mendatang," tukasnya. (red)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
