Sabtu, 02 Mei 2026

DPRD Sumut Segera Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Parbuluan Dairi

Medan (utamanews.com)
Oleh: Dito Rabu, 09 Okt 2024 16:49
Aksi massa diterima Anggota DPRD Sumut, di Medan, Rabu (9/10).
 utamanews/HO

Aksi massa diterima Anggota DPRD Sumut, di Medan, Rabu (9/10).

Konflik antar kelompok masyarakat di Parbuluan kabupaten Dairi akibat ketidaktegasan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Dinas Kehutanan Provinsi Sumut dan KPH XV Kabanjahe telah menjadi perhatian DPRD Sumut.

Hal ini terungkap dari pernyataan Anggota DPRD Sumut, Palacheta Subianto, saat menerima aspirasi Kelompok Tani Hutan Wisata (KTHW) desa Parbuluan I, kecamatan Parbuluan kabupaten Dairi yang menggelar aksi demo di kantor DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Rabu sore (9/10).

"Kami sudah menerima aspirasi dan tuntutan bapak bapak sekalian, dan hari ini juga kami sudah membuat notulen, dan dalam waktu dekat, segera kami akan membantu bapak bapak sekalian untuk mendapatkan haknya," ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Merespon perhatian tersebut, Koordinator Aksi, Fredi Hotsan Sihombing menyampaikan bahwa masyarakat Parbuluan berharap DPRD Sumut segera memanggil seluruh stakeholder yang terlibat dalam rapat dengar pendapat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang berpotensi mengakibatkan adanya korban jiwa.

Aksi ini menuntut Kementrian Kehutanan dan jajarannya untuk melindungi kegiatan mereka, dimana sesuai legalitas perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia, KTHW inilah yang memegang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 443 hektar di wilayah Parbuluan.

Namun, di atas lahan yang sah dikelola KTHW tersebut terdapat kelompok masyarakat lainnya yang mengganggu aktifitas mereka untuk melaksanakan program pemerintah.

"Kelompok itu bahkan melakukan penebangan, pengrusakan dan pembakaran pada hutan lindung tanpa alas hak yang jelas," ungkap Fredi.

produk kecantikan untuk pria wanita
Fredi menegaskan bahwa sebelum melakukan aksi hari ini, pihaknya sudah berulangkali melakukan upaya mediasi terhadap kelompok pengganggu tersebut. Pendekatan dilakukan melalui tokoh masyarakat kemudian permintaan bantuan dari instansi yang berwenang untuk menegakkan hukum, antara lain Polres Dairi, Dinas Kehutanan dan Balai Perhutanan Sosial.

"Namun hingga kini belum ada tindakan terhadap para pengganggu tersebut sehingga kami melakukan aksi damai ini," pungkasnya.
busana muslimah
Berita Terkini
gopay later
Berita Pilihan
adidas biggest sale
promo samsung
flash sale baju bayi
wardah cosmetic
cutbray
iklan idul fitri alfri

Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

ramadan sale

⬆️