Sabtu, 16 Okt 2021 10:10
  • Home
  • Sosial Budaya
  • BAKUMSU: PT DPM, Tambang perusahaan patungan Tiongkok-Indonesia melanggar hukum

BAKUMSU: PT DPM, Tambang perusahaan patungan Tiongkok-Indonesia melanggar hukum

Medan (utamanews.com)
Oleh: Budi
Rabu, 13 Okt 2021 14:13
BAKUMSU
Proyek penambangan seng Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi adalah perusahaan patungan antara konglomerat pertambangan China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. yang berbasis di Beijing (NFC) dengan raksasa pertambangan batu bara Indonesia, Bumi Resources.

Tambang tersebut saat ini sedang dibangun. Pada 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menginformasikan kepada DPM bahwa perubahan desain proyek memerlukan persetujuan lingkungan baru.

Dalam Konferensi Pers "Kuasa Ilegal PT DPM", yang dilaksanakan BAKUMSU, Rabu (13/10/2021) diketahui bahwa proses persetujuan lingkungan dimaksudkan untuk menjaga lingkungan dan masyarakat setempat yang dekat dengan proyek-proyek pembangunan. DPM selanjutnya menyerahkan Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang antara lain meminta perubahan lokasi fasilitas penyimpanan tailing.

Dalam siaran pers tersebut disampaikan kronologi perjalanan permasalahan ini, antara lain, bahwa 

- pada Juli 2021, DPM memulai pekerjaan lapangan membangun fasilitas penampungan tailing di lokasi yang belum diumumkan persetujuan lingkungannya oleh pemerintah. Pengacara yang bertindak sebagai perwakilan masyarakat meyakini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh DPM, dan menyerukan seluruh pemerintahan Indonesia agar sepakat tambang tersebut dihentikan.

- sebuah petisi masyarakat dengan 2.200 tanda tangan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menuntut agar tambang dihentikan

- Ephorus Gereja Batak Protestan telah menulis surat kepada DPM, menyatakan bahwa gereja menolak untuk merelokasi gereja Sopokomil demi keperluan pembangunan fasilitas penyimpanan tailing yang diusulkan tersebut.

- Tinjauan pakar terhadap aspek hidrologi dalam Adendum Penilaian Dampak Lingkungan DPM yang terbaru menemukan bahwa rencana DPM pada dasarnya cacat dan tidak memberikan jaminan pada keselamatan masyarakat dan lingkungan. Ditemukan juga bahwa adendum banyak memiliki pertentangan dan kesalahan.

- Tinjauan terhadap Adendum ini oleh seorang pakar internasional bidang stabilitas bendungan menemukan bahwa fasilitas penampungan tailing yang diusulkan tersebut dapat menimbulkan bahaya besar terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya.

Bapak Tongam Panggabean, Direktur BAKUMSU, sebuah perhimpunan bantuan hukum dan advokasi di Medan, Sumatra Utara, yang dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan hukum masyarakat yang terdampak, mengatakan, "Persetujuan fasilitas penampungan tailing belum diumumkan secara publik sesuai persyaratan hukumnya. Namun, saat ini sudah bisa kita lihat pekerjaan lapangannya (sudah dimulai). Kami percaya DPM sudah mengabaikan hukum di Indonesia."

Pekerjaan di lapangan tersebut dinamakan "pengujian kolom batu" oleh DPM. Dikatakan kolom batu merupakan cara untuk mengekstrak air dari bawah fasilitas penampungan tailing untuk mengurangi risiko likuifaksi jika terjadi gempa bumi karena fondasi di mana tailing berada tidak stabil.

"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut izin sebelumnya yang sudah diberikan untuk tambang ini dan menuntut perusahaan tersebut," tambah Panggabean.

Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan, Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), mengatakan "Hukum di Indonesia melarang perusahaan pertambangan memulai pekerjaan lapangan yang berkaitan dengan fasilitas penampungan tailing, portal tambang, dan fasilitas penyimpanan bahan peledak sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan dari pemerintah secara resmi."

"Jika DPM telah melakukan aktivitas tanpa izin yang disyaratkan, (yaitu Persetujuan Lingkungan), maka dianggap ilegal," tambahnya.

Bapak Barisman Hasugian dari Dusun 3 Desa Bongkaras mengatakan: "Di seluruh Analisis Mengenai Dampak Lingkungannya, DPM bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan jebolnya bendungan tailing. Sementara kita tahu daerah ini merupakan zona dengan risiko gempa yang sangat tinggi dan lokasinya tidak stabil. Karena alasan tersebut, 2.200 orang telah menandatangani petisi meminta penghentian tambang."

Ibu Menteria Situngkir dari desa Bongkaras, juga mengkhawatirkan bendungan tailing tersebut. "Ada 10 desa yang terletak di bawah lokasi tambang. Kita tahu limbahnya akan mengandung racun. Tambang ini bisa meracuni kita. Sebagian besar pasokan air kita asalnya dari area hilir tambang."

Diakones Sarah Naibaho dari YDPK, yang ada di Parongil, dekat area tambang mengatakan, "Rencana PT.DPM akan merolaksi HKBP untuk kepentingan Pembangunan TSf dalam dokumen Ademdum AMDAL Tahun 2021 tidak mengindahkan keputusan pimpinan HKBP atas penolakan relokasi untuk TSF tahun 2012, sejak awal pimpinan HKBP menolak relokasi gereja untuk kepentingan TSF demi keselamatan masyarakat di wilayah proyek, oleh karena itu tertanggal 09 Juni 2021 Ephorus Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) secara resmi membuat surat penolakan menolak relokasi yang sudah disampaikan ke KLHK dan Ke PT. DPM."

Ketakutan masyarakat dan gereja sangat beralasan. Dr. Steven Emerman, pakar masalah lingkungan tambang timbal-seng menyatakan dalam laporan sebelumnya bahwa, jika NFC membangun proyek ini di Tiongkok, bendungan ini akan masuk kategori ilegal karena aspek keamanannya.

Saat ini, beliau sudah selesai meninjau versi revisi Adendum ANDAL DPM dan mencatat bahwa tak satu pun persoalan yang ada di versi sebelumnya yang dibahas.

"Namun, sekarang sudah jelas bahwa setelah penutupan bendungan, 15% kemungkinan air kolam tailing akan mengalir melalui pelimpah darurat dan masuk ke saluran air hilir tanpa dilakukan pengolahan. Frekuensi pembuangan air limbah tambang yang tanpa diolah yang cukup sering dan kemungkinan besar mengandung racun seharusnya tidak bisa dibenarkan menurut standar mana pun", ujarnya.

Juga terdapat risiko besar jebolnya bendungan tailing yang bisa mendatangkan bencana. Lokasi bendungan yang diusulkan berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia dan dekat dengan garis patahan yang pernah menyebabkan tsunami Boxing Day di tahun 2004.

Dr. Richard Meehan, pakar berpengalaman selama 50 tahun dalam bidang stabilitas bendungan di zona gempa, menyatakan kekhawatiran yang besar terhadap bendungan tailing yang akan dibangun oleh perusahaan tersebut.

"Selain risiko gempa yang ekstrem, dalam Adendum AMDAL 2019, DPM mencoba menutupi ketidakstabilan geologi di lokasi bendungan yang diusulkan itu. Kini, di dalam Adendum AMDAL April 2021 mereka, DPM mengakui lokasi bendungan di sejumlah tempat memang memiliki endapan abu vulkanik sedalam 50 meter yang tidak stabil." tegasnya.

Meehan menjelaskan, "Sekuat apa pun dinding bendungan (bahkan jenis beton besar sekalipun), jika ia berada di atas fondasi yang tidak stabil, maka ia akan rusak karena ambles/turun, terbelah, atau bergeser, dengan menimbuni dinding bendungan yang ambles tersebut atau jebolnya satu titik lokal yang kemudian membesar dan akan bisa mengosongkan TSF dengan mengalirkannya ke lahan di bawahnya."

Meehan juga mencatat bahwa DPM telah menggunakan metode lama untuk menganalisis stabilitas bendungan.

"Standar yang mereka gunakan sudah kuno dan tidak diterapkan dengan tepat. Jika pun nanti dibangun, bendungan hampir pasti akan runtuh atau kalau tidak jebol. Mereka mengusulkan stabilisasi "kolom batu", tetapi teknik-teknik ini belum teruji dan kemungkinan tidak memadai." ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan banyak penduduk yang tinggal di bawah bendungan yang diusulkan ini, bukan saat yang tepat untuk menggunakan teknologi yang belum teruji di sini.

Merah Johansyah, Koordinator Nasional Jaringan Pertambangan Nasional, JATAM, mengatakan, "Rencana tambang ini berasal dari rezim Suharto lama. Dari awal mula seharusnya tidak pernah diberikan izin."

"Hari ini kita menyaksikan perusahaan tersebut beroperasi tanpa mengindahkan hukum di Indonesia dan melanggar standar internasional. Masyarakat tidak menginginkan tambang ini ada. Keberadaannya bisa membahayakan masyarakat dan lingkungan. Maka ia harus dihentikan." tegasnya.

Proyek DPM menjadi subjek pengaduan kepada Compliance Advisor Ombudsman lembaga International Finance Corporation.

Ombudsman menerima pengaduan pada bulan Maret tahun lalu karena klien perantara keuangan IFC, Postal Savings Bank of China, merupakan penyokong keuangan terbesar dari pengembang utama tambang.
Editor: Elya

T#g:BakumsuPT DPM
Berita Terkait
  • Senin, 27 Sep 2021 09:17

    Aniaya Tiga Warga Sipil, Kasi Humas Polsek Tanjung Morawa Dijatuhi Sanksi Disiplin

    Sidang Disiplin Polri atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Kasi Humas Polsek Tanjung Morawa Aiptu. Alexander Sembiring berakhir dengan pembacaan putusan. Sidang digelar pada hari Sabtu, (25/09/

  • Jumat, 20 Agu 2021 18:10

    BAKUMSU minta Poldasu lebih profesional dan imparsial tangani kasus Johansen Simanjuntak

    Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap masyarakat adat Natumingka yang dilaporkan tiga bulan yang lalu. Na

  • Minggu, 08 Agu 2021 20:38

    Webinar APM-SU, Dampak Tambang Terhadap Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Dairi

    Sejumlah Pengurus Aliansi Pemuda Millenial Sumatera Utara mengggelar Webinar dengan tema "Dampak pertambangan terhadap lingkungan serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dairi".Webinar digelar dikare

  • Kamis, 15 Jul 2021 10:35

    Ribuan Warga Dairi menolak Adendum ANDAL RKL-RPL Tipe A PT.DPM

    Ribuan warga yang tinggal di desa sekitar dan hilir tambang PT. Dairi Prima Mineral (DPM) sangat mengkhawatirkan akan potensi resiko kehadiran tambang timah dan seng tersebut, karena Dairi berada di z

  • Senin, 05 Jul 2021 18:35

    Geruduk Rapat Paripurna DPRD, Mahasiswa Minta Bupati Copot Camat Silima Pungga-Pungga

    Sampaikan aspirasi, mahasiswa Dairi yang tergabung dalam kelompok Cipayung plus, yakni DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indon

  • Sabtu, 03 Jul 2021 19:33

    DPC GMNI Dairi Kecam Tindakan Arogan Camat Silima Pungga Pungga

    Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kabupaten Dairi sangat menyayangkan tindakan Camat Silima pungga-Pungga Horas Pardede yang memarahi warga akibat aksi penutupan jalan

  • Sabtu, 26 Jun 2021 22:46

    Live Musik Pemuda Pejuang Tani "Tolak Addendum Andal RKL-RPL Tipe A PT DPM"

    Berlokasi di Pondok Santai, Sidikalang, puluhan Aliansi pemuda pejuang tani tolak tambang dari berbagai kecamatan Silima pungga-pungga, Lae Parira, Sumbul dan Sidikalang dan bersama elemen pemuda Gema

  • Sabtu, 12 Jun 2021 14:12

    BAKUMSU Apresiasi HKBP Tolak Relokasi HKBP Sikhem Sopo Komil

    Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ephorus Pdt. Dr. Robinson Butarbutar telah menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana relokasi gedung gereja HKBP Sikhem demi kepentingan

  • Rabu, 02 Jun 2021 20:02

    DPM Tidak Dapat Dipercaya, KLHK Harus Tolak Persetujuan Lingkungan PT. DPM

    Pada Kamis (27/5), telah berlangsung Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Dirjen Pencegahan

  • Senin, 31 Mei 2021 18:11

    Dukung PT DPM, Forum Lintas Ormas dan OKP Sampaikan Pernyataan Sikap ke DPRD Dairi

    Sebanyak 18 Forum Lintas Ormas dan OKP se-Kabupaten Dairi melakukan audiensi ke DPRD Dairi, Senin (31/5/2021). Kehadiran Ormas dan OKP yang diterima langsung Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak