Dalam sambutan tertulis wali kota yang dibacakan Plh.Sekretaris Daerah mengatakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemisikinan, dan permendagri 53 tahun 2020 dalam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa wali kota bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kota, dan dalam melaksanakan penanggulangan kemsikinan membentuk tkpk kota, serta menindaklanuti instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, di mana bupati/ wali kota bertugas untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/ kota, maka untuk terjalinnya koordinasi dan sinergitas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ini, diadakanlah rapat koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah kota Pematang Siantar.

Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi covid 19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama dalam meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dalam rentang waktu 2019 – 2021. Data dari pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), pada tahun 2019 persentase penduduk miskin kota pematang siantar adalah 8,63 persen, sementara di tahun 2022 sudah menurun menjadi 7,88 persen. Adapun angka tersebut masih di bawah persentase penduduk miskin provinsi sumatera utara dan nasional. Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota pematang siantar telah berperan dalam mengurangi persentase penduduk miskin di kota pematang siantar. Lebih lanjut, permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalansi angka stunting di indonesia, yang juga menjadi isu prioritas untuk diselesaikan.

Namun demikian, di tahun 2023 berdasarkan data p3ke, masih ada 25.902 keluarga yang masih perlu penanganan dalam penanggulangan kemiskinan di kota pematang siantar. Sedangkan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020-2024 ditargetkan angka kemiskinan di level 7 (tujuh) persen dan angka kemiskinan ektrem di angka 0 (nol) persen, untuk itu, kita belum boleh berpuas diri dengan penurunan persentase penduduk miskin tersebut.

Saya berharap sekaligus mendorong bapak/ ibu semua, agar penanggulangan kemiskinan ini menjadi fokus pemerintah secara menyeluruh. Segala rencana kita akan berhasil jika kita memiliki semangat dan keinginan kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkannya, maka gerakan penanggulangan kemiskinan ini, kita maknai dengan landasan filosofis kota pematangsiantar yaitu “SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI” yang artinya “seiring dan sejalan untuk mencapai tujuan” sebagai komitmen kita dalam membangun kota pematangsiantar menuju masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas.

Laporan Kepala Bappeda Dedi Idris Harahap, STP, M.SI menjelaskan maksud dan tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah Untuk menyamakan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penguatan penanganan kemiskinan di Kota Pematang Siantar. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi menyeluruh mengenai kemiskinan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan. Terciptanya komitmen pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan program dan kegiatan sebagai bentuk intervensi penanganan kemiskinan di unit kerja masing-masing.

Tampak Hadir Asisten Perkonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan SE.MM.NARASUMBER:Ibu Siti Alifah Farhana Dinanta dari TNP2K Pusat Jakarta.Bapak Dedi Idris Harahap, STP, M.Si, selaku Sekretaris TKPK Kota Pematang Siantar.Bapak Pardomuan Nasution, SS, M.SP, selaku Wakil Sekretaris TKPK Kota Pematang Siantar.Para Pimpinan OPD.Para Camat Se-Kota Pematang Siantar.