Langkah ini diambil untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Raka Buming Raka, yaitu 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

Penyampaian ini dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dedi Maswardy SSos MAP kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait saat mengunjungi perumahan subsidi, Kompos Patria Tama di Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Medan Krio, Deli Serdang, Jumat (10/10/2025).

"Begitu juga dengan PBG rumah subsidi sudah gratis," jelas Sekretaris Daerah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait memberi apresiasi kepada Deli Serdang atas dukungan yang diberikan dalam menyukseskan program tersebut.

Disebutkannya, pembangunan rumah subsidi memerlukan dukungan dari banyak pihak, mulai dari masyarakat, pengembang, pemerintah, media, perbankan, asuransi pedagang bahan bangunan, kontraktor, industri dan sebagainya. 

"Itu membentuk ekosistem. Jadi keberhasilan ini membutuhkan kerja sama," jelasnya.

Dijelaskan Menteri PKP, pemerintah menargetkan sebanyak 25 ribu unit rumah subsidi bisa terbangun di Sumatera Utara (Sumut), pada tahun 2026.

Target ini meningkat dari target tahun ini yang awalnya sebanyak 15 ribu unit, kemudian ditambah menjadi 20 ribu unit rumah subsidi.

Secara nasional, target pemerintah bisa membangun 350 ribu unit rumah subsidi tahun depan.

"Kemudian kita juga menargetkan dapat merenovasi sebanyak 400.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," jelas Menteri PKP.

Sementara Direktur PT Kompos Thatya Dharaka, Wahyudi mengatakan, perumahan subsidi tersebut akan berisi lebih dari 500 unit rumah.

Wahyudi menjelaskan, pada tahap pertama pihaknya telah membangun sebanyak 218 unit. "Sedangkan untuk tahap kedua direncanakan sebanyak 365 unit. Dan untuk tahap kedua ini sudah terjual sebanyak hampir 200 unit. Dan saat ini dalam proses pembangunan," jelasnya.

Wahyudi bersyukur, pemerintah memberikan dukungan dengan menggratiskan BPHTB dan PBG untuk rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rina, salah seorang warga di perumahan tersebut mengaku senang tinggal di perumahan Kompos Patria Tama, karena rumah di komplek tersebut tersusun rapi dan telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung. "Daerah ini juga bebas banjir, Pak," kata Rina kepada Menteri PKP.

Di tempat yang sama, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menggratiskan BPHTB dan PBG untuk rumah subsidi. "Tapi kalau untuk rumah komersial tetap dikenakan ya," jelasnya.

Mendagri mengatakan, dengan pembebasan itu sepintas Pemda merasa rugi karena kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Tapi nantinya pemda akan mendapatkan peningkatan PAD yang signifikan secara teratur, yakni dari perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB). Satu tahun kita terlihat rugi karena menggratiskan BPHTB dan PBG. Namun ketika rumah subsidi sudah banyak terbangun, maka ditahun berikutnya pemda akan mendapatkan PAD dari PBB dalam jumlah besar," ujarnya.