Kepada warga Kecamatan Andam Dewi, Rabu (23/10/2024), Masinton Pasaribu mengatakan, kalau MAMA diberi amanah jadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, maka paslon nomor urut 2 ini siap menghadirkan Pemerintahan yang melindungi seluruh masyarakat dan menjaga tradisi dan adat istiadat. Bahkan semua fasilitas dasar masyarakat akan diperbaiki.

Bahkan jika anggaran daerah (APBD) tidak cukup membangun Tapteng, Masinton-Mahmud (MAMA) akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga yang terkait.

“Pengalaman saya 10 tahun sebagai anggota DPR RI, tentu menjadi modal kita untuk melakukan lobi-lobi program dan anggaran ke pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah,” katanya.

Selama masa kampanye, paslon Masinton Pasaribu-Mahmud Effendi Lubis, nomor urut 2 itu banyak menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan dasar.

Masinton Pasaribu menjelaskan, selama kampanye keluar masuk Desa, MAMA merasakan getaran dan suara hati serta keinginan masyarakat, bahwa semuanya menginginkan perubahan.

“Semangat perubahan ini harus kita himpun dan menjadi kekuatan untuk memenangkan suara rakyat pada 27 November 2024 nanti. Siap Bapak-Ibu ya!,” seru Masinton Pasaribu.

Masinton menegaskan, apabila rakyat memberi mandat, amanah dan kepercayaan. MAMA akan bekerja sebagai pelayan masyarakat, mewujudkan perubahan ‘Tapteng Baru yang Adil untuk Semua’.

Politikus PDI-Perjuangan yang menjadi anggota DPR RI dua periode itu mengatakan, banyak yang mengaku putra daerah, tapi mereka abai terhadap kemajuan daerahnya. Terbukti, masih banyak fasilitas dasar masyarakat yang belum terpenuhi.

“Orang lain sudah ke Bulan, tapi kok masih ngomongin soal putra daerah. Itu gaya norak. Begitulah tipikal pemimpin jago kandang, otak kosong, sehingga pola berpikirnya seperti katak dalam tempurung. Dia pikir lompatannya sudah nyundul langit, eh ternyata tempurung,” ujar Masinton sembari tertawa.

“Masih mau pemimpin yang seperti itu? Kita gak ngomongin orang, ya. Pantang buat kita ngomongin siapa-siapa. Habis energi kita kalau membicarakan orang. Santai saja, fokus saja,” kata Masinton lagi.

Masinton menegaskan, hanya dengan perubahan, Tapteng bisa naik kelas, lebih baik dan maju ke depan. Dengan semangat perubahan, MAMA akan menciptakan pemerintahan yang melayani masyarakat tanpa korupsi.

Ironis, 79 tahun usia Kabupaten Tapanuli Tengah yang senafas dan sebangun dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi masyarakat masih dipertontonkan jalanan yang rusak.

Seharusnya, dengan usia tersebut, Tapteng tidak terbelakang dibanding daerah lainnya. Faktanya, Tapteng jauh tertinggal dibanding kabupaten yang baru dimekarkan.

Maka itu, MAMA punya komitmen bersama masyarakat memperjuangkan perubahan dan memajukan Tapteng yang lebih maju dan sejahtera ke depan.

“Kita hadirkan pemerintahan yang melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat, menjaga tradisi dan adat istiadat. Pemerintahan yang mengedepankan keadaban, bukan semau-maunya, bukan semena-mena,” katanya.

Kalau selama ini kepala desa cuma jadi objek sapi perah, itu tak akan terjadi lagi, agar anggaran dana desa bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas layanan masyarakat di desa.

“Kalau belum apa-apa, kepala desa udah ditakut-takuti, kemudian harus setor sekian. Apalagi yang mau dikelola kepala desa? Kemarin kita dengar, ada pejabat yang sampai dicopot karena kepala desanya dikumpulin dan diperas untuk patungan untuk memberikan uang kepada salah satu paslon,” katanya.

Kemudian, guru-guru kepala sekolah dinonaktifkan karena ikut berkegiatan politik praktis menggalang dukungan dana untuk salah satu paslon. 

“Apakah yang seperti itu mau dilanjutkan? Belum resmi memimpin saja, sudah memeras. Belum menang saja, sudah merasa kepala daerah, betul ya bapak-ibu,” katanya. 

Masinton juga menyindir politisasi program BLT dan PKH untuk menakut-nakuti dan membodoh-bodohi masyarakat oleh oknum-oknum yang anti perubahan.

“Kita jangan mau lagi dibodoh-bodohi ya bapak-ibu. Itu semua omong kosong. Itu bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada keluarga tidak mampu dan layak menerima,” ungkap Masinton.