Kegiatan korsup pencegahan korupsi tersebut berlangsung selama 2 hari pada 25-26 Februari 2026, di saat bulan suci ramadan, yang diikuti oleh peserta sebanyak 140 orang, dengan biaya ratusan juta rupiah.

Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon menilai rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi di hotel mewah tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran yang dilakukan oleh KPK.

“Itu namanya KPK diduga melakukan pemborosan anggaran. Koordinasi supervisi pencehagan korupsi itu kan hanya kegiatan cakap cakap saja, tidak perlu dilaksanakan di hotel mewah. Apa gedung Merah Putih KPK sebesar itu tidak cukup ruangannya untuk dijadikan lokasi rapat, apa lagi di bulan suci ramadan,” ungkap Arief Tampubolon kepada wartawan di Medan, Selasa (10/2/2026).

Menurut Arief, rapat korsup pencegahan korupsi di Hotel Manhattan itu harus dibatalkan. Ketua KPK Setyo Budiyanto harus bertanggungjawab atas agenda kegiatan pemborosan anggaran tersebut.

Kegiatan pemborosan anggaran yang diduga tidak ada urgensi serta manfaatnya kepada rakyat Indonesia, Ketua KPK Setyo Budiyanto, lanjut Arief, harus segera mengevaluasi pimpinan deputi pencegahan. Kegiatan seperti itu sangat bertentangan dengan semangat asta cita Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu asta cita Presiden Prabowo itu pemberantasan korupsi, bukan pencegahan korupsi. Setyo Budiyanto harus paham itu, harus kurangi kegiatan pencegahan korupsi yang dampaknya tidak ada bagi rakyat Indonesia, apa lagi terhadap asta cita Prabowo,” tegas Arief Tampubolon.

Arief pun berharap dewan pengawas (Dewas) KPK segera bertindak dan membatalkan semua agenda kerja deputi pecegahan yang memboroskan, khususnya rapar koordinasi pencegahan korupsi yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

“Bila perlu Dewas KPK melapor langsung ke Presiden Prabowo agar internal KPK kembali ke ruhnya. Agar dapat terlaksana dengan maksimal dalam pemberantasan korupsi yang diduga sudah akut di republik ini, agar asta cita Presiden Prabowo berjalan dengan baik dan lancar,” tutupnya.

Terpisah, Budi Prasetyo juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) ketika di konfirmasi awak media melalui Whatsapp selular nya ke nomor 0813-2802-XXXX, Selasa (10/2/2026), hingga berita ini diterbitkan tidak menjawab.