Kantah Tapteng Ancam Cabut Izin HGU Korporasi Sawit Tak Patuhi Aturan Plasma
Tapteng (utamanews.com)
Oleh: Bambang E. F Lubis
Rabu, 19 Nov 2025 18:05
Istimewa
Kepala Kantah Tapteng, Manaek Tua Hutabarat (dua dari kanan) bersama Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, didampingi Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI-Pandan dan pihak Dinas Perkebunan dan Perternakan Sumut, di pia hotel Pandan.
Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), ambil bagian dalam penerapan skema plasma, di wilyah kerjanya.
Hal ini mendukung keseriusan pemerintah daerah menertibakan perusahaan perkebunan sawit, yang belum melaksanakan aturan plasma.
Kepala Kantah Tapteng, Manaek Tua Hutabarat, mengaku pihaknya telah meminta laporan pelaksanaan skema plasma dari para pemilik Hak Guna Usaha atau HGU.
Peryataan tersebut disampaikan Manaek pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, di Pia Hotel Pandan, Senin (17/11/2025).
"Kami (Kantah Tapteng) telah menyurati semua pemilik HGU untuk melaporkan skema plasmanya. 20 persen untuk masyarakat harus udah selesai agar masyarakat kita lindungi, jangan ditipu-tipu, kasihan," ucapnya.
Pada pertemuan yang menghadirkan pihak korporasi perkebunan sawit itu, Manaek membahas kebijakan dari Kementerian ATR/BPN tentang skema plasma.
ATR/BPN mewajibkan perusahaan perkebunan sawit untuk mengalokasikan minimal 20 persen lahannya dijadikan kebun plasma bagi masyarakat setempat.
Dan ada sanksi pencabutan izin HGU bila perusahaan perkebunan tidak mematuhi aturan tersebut.
"Jika 28 ribu hektar, 20 persen, 5.600 hektar untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus menjadi subjek bukan objek. Tidak ada plasma, izin cabut aja," tegasnya.
Berita Terkini
Sosial Budaya
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
