Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan politik menjelang Pemilu 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) RI bersama dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati, Jalinsum Kecamatan Lima Puluh, pada Rabu (31/01/2024).
Terkait Rakor tersbut, ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial pada Pemilu 2024 untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan.
Lantas siapa-siapa saja ikut terlibat dalam Rakor itu? Berdasarkan rilis Kominfo Batu Bara, rapat koordinasi itu dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam RI Marsekal Muda TNI Oka Prawira, M.Si (Han) dan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenkopolhukam RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si.
Lalu tak kalah pentingnya, acara Rakor pencegahan dan penanggulangan konflik sosial yang digelar, turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkopolhukam yang juga sebagai Pj. Bupati Batu Bara, yaitu Nizhamul, S.E, M.M, serta Kapolres Batu Bara AKBP Taufik Hidayat Thayeb, Kajari Batu Bara Amru Siregar, Sekda Norma Deli Siregar, Ketua KPU Batu Bara Erwin serta para OPD Pemkab Batu Bara.
Pada kesempatan itu, Pj. Bupati Nizhamul mengatakan dalam sambutannya, upaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan tanggung jawab bersama.
"Dalam konteks Pemilu Serentak 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara berkomitmen menjaga kondusifitas dan keamanan. Hal ini tentunya berkaitan dalam mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat, maka ini merupakan kerja besar yang membutuhkan kerja cerdas dan partisipasi tinggi dari seluruh elemen bangsa," sebut mantan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau dengan nada serius.
Namun menurut Staf Ahli Kemenkopolhukam Abdul Rivai pada sambutannya menyebutkan, bahwa situasi politik Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sejauh ini masih dalam kategori kondusif, walaupun suhu politik semakin meningkat.
Abdul Rivai juga mengatakan, jika suatu wilayah yang terlihat kondusif belum tentu didalamnya stabil. Hal itu perlu diwaspadai oleh lembaga pemerintahan untuk memastikan kondisi politik tetap kondusif.
"Kita tetap harus menjaga kondusifitas dan stabilitas yang ada. Karena suatu wilayah itu tenang dan stabil didalamnya belum tentu benar-benar stabil apalagi dalam proses politik. Banyak kepentingan didalam itu dan ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi kapan saja," pungkasnya.